BELANJA DAERAH

Pendapatan Naik Signifikan, Kemendagri Minta Pemda Dorong Belanja

Muhamad Wildan | Kamis, 02 Juni 2022 | 12:30 WIB
Pendapatan Naik Signifikan, Kemendagri Minta Pemda Dorong Belanja

Paparan Mendagri Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi Nasional Keuangan Daerah, Kamis (2/6/2022).

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta pemerintah daerah untuk meningkatkan realisasi belanja daerah. Terlebih, rata-rata kinerja pendapatan daerah saat ini terpantau meningkat signifikan.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan terdapat banyak pemerintah daerah (pemda) yang menikmati peningkatan pendapatan pada awal tahun ini. Namun demikian, realisasi belanja pemda justru masih belum signifikan.

"Ada yang pendapatannya tinggi, belanjanya rendah. Uangnya disimpan ini di bank," katanya dalam Rapat Koordinasi Nasional Keuangan Daerah, Kamis (2/6/2022).

Baca Juga:
Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Berdasarkan catatan Kemendagri, total simpanan pemda di bank per April 2022 mencapai Rp191,57 triliun. Simpanan milik pemkab/pemkot mencapai Rp125,98 triliun dan simpanan pemerintah provinsi mencapai Rp65,59 triliun.

Tito menjelaskan realisasi belanja yang seret bisa disebabkan beberapa faktor. Contoh, akibat adanya proyek yang belum selesai sehingga anggaran belum dibayarkan kepada pelaksana proyek. Meski demikian, lanjutnya, kondisi tersebut seharusnya tidak menghalangi pemda menggenjot belanja.

Menurutnya, belanja barang terkait dengan operasional pemda seharusnya dapat segera dieksekusi. "Ini mohon betul kepada daerah untuk memberi atensi ini. Biasanya, mohon maaf, kepala daerah banyak yang tidak paham tentang posisi keuangannya," tuturnya.

Baca Juga:
Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Oleh karena itu, Tito meminta perangkat daerah khususnya sekretaris daerah, badan pengelola keuangan daerah, dan badan pendapatan daerah untuk secara rutin menggelar rapat mengenai realisasi pendapatan dan belanja.

Dia berharap rapat yang dilakukan perangkat daerah secara rutin tersebut dapat meningkatkan kontrol kepala daerah terhadap realisasi anggaran. Dengan demikian, realisasi belanja di tiap-tiap pemda bisa lebih baik ke depannya. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:30 WIB THAILAND

Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

Rabu, 25 Desember 2024 | 08:00 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Tahap Pra-Implementasi Aplikasi Coretax, DJP Imbau WP Soal Ini

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:30 WIB THAILAND

Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:00 WIB LAYANAN PAJAK

Kantor Pajak Telepon 141.370 WP Sepanjang 2023, Kamu Termasuk?

Rabu, 25 Desember 2024 | 08:30 WIB KPP PRATAMA BADUNG SELATAN

Kantor Pajak Minta WP Tenang Kalau Didatangi Petugas, Ini Alasannya