KROASIA

Penangguhan Pembayaran Pajak Selama Tiga Bulan

Redaksi DDTCNews | Minggu, 22 Maret 2020 | 15:17 WIB
Penangguhan Pembayaran Pajak Selama Tiga Bulan

ZAGREB, DDTCNews – Pemerintah Kroasia mengusulkan penangguhan pembayaran pajak untuk setidaknya tiga bulan dan menyediakan pinjaman untuk perusahaan yang terkena dampak COVID-19.

Berdasarkan informasi yang dikutip dari Reuters, dalam sesi kabinet, Perdana Menteri, Andrej Plenkovic, mengatakan, “Langkah-langkah ekonomi kita bertujuan menyelamatkan pekerjaan dan mengamankan likuiditas yang memadai.” Parlemen diharapkan menyetujui langkah-langkah tersebut minggu ini. Demikian sumber dari Reuters Igor Ilic melaporkan, yang dikutip oleh DDTCNews pada Minggu (21/03/2020).

Penangguhan pembayaran pajak atas laba, pendapatan, serta kontribusi gaji lainnya akan diperpanjang selama tiga bulan lagi jika diperlukan.

Baca Juga:
Pelunasan Cukai 90 Hari Kembali Diberikan Tahun Depan? DJBC Ungkap Ini

Menteri Keuangan, Zdravko Maric, mengatakan bahwa pada akhir periode enam bulan, wajib pajak dapat membayar tunggakan pajak dalam 24 kali cicilan bulanan tanpa bunga.

Pemerintah juga mengumumkan pinjaman likuiditas yang menguntungkan untuk bisnis dengan bantuan dana Uni Eropa.

Sejauh ini, Kroasia melaporkan 65 kasus coronavirus. Empat orang telah pulih dan belum ada yang meninggal karena COVID-19.

Baca Juga:
Pengusaha Minta Kembali Diberi Relaksasi Angsuran PPh Pasal 25

Sekolah telah ditutup sejak Senin dan Plenkovic mengatakan bahwa akan dilakukan langkah-langkah lebih lanjut dalam beberapa hari mendatang, termasuk menutup bioskop, teater, pusat olahraga, restoran, bar, pusat perbelanjaan, serta jam buka yang lebih pendek untuk beberapa toko.

“Sekarang saatnya mengambil tindakan lebih keras untuk membatasi kontak sosial,” kata Plenkovic.

Pariwisata, yang mengkontribusikan lebih dari 15% produk domestik bruto Kroasia, mungkin merupakan salah satu sektor yang paling terekspos krisis ini karena pembatasan penerbangan dan lockdowns telah menghantam maskapai penerbangan dan industri perhotelan di seluruh dunia.


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 14 Januari 2025 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kemendag Minta Relaksasi Pemungutan PPN untuk BUMN Pangan

Sabtu, 16 November 2024 | 09:00 WIB KEBIJAKAN CUKAI

Pelunasan Cukai 90 Hari Kembali Diberikan Tahun Depan? DJBC Ungkap Ini

Jumat, 01 November 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Pengusaha Minta Kembali Diberi Relaksasi Angsuran PPh Pasal 25

BERITA PILIHAN
Senin, 03 Februari 2025 | 11:30 WIB CORETAX SYSTEM

Daftar Role Akses Coretax DJP Bertambah! Simak di Sini Lengkapnya

Senin, 03 Februari 2025 | 11:11 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kenaikan PPN Tak Banyak Sumbang Penerimaan, DPR Dukung Penghematan

Senin, 03 Februari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Ketentuan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak dalam PMK 81/2024

Senin, 03 Februari 2025 | 10:43 WIB KMK 2/KM.10/2025

Simak di Sini! Tarif Bunga Sanksi Administrasi Pajak Februari 2025

Senin, 03 Februari 2025 | 09:30 WIB TARIF BEA KELUAR CPO

Harga Referensi Melemah, Tarif Bea Keluar CPO Bulan Ini US$124 per MT

Senin, 03 Februari 2025 | 08:55 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PIC Coretax Jangan Bingung! DJP Beri Panduan, Bahas Soal Role Akses

Senin, 03 Februari 2025 | 08:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Presiden Trump Siapkan Tarif Bea Masuk untuk Impor dari Uni Eropa

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:30 WIB PMK 119/2024

Bertambah! Aspek Penelitian Restitusi Dipercepat WP Kriteria Tertentu