Pemutihan Pajak Kendaraan Kerek PAD

TANJUNG SELOR, DDTCNews – Pemutihan pajak dan diskon bea balik nama kendaraan bermotor di Kalimantan Utara diklaim mampu mengerek pendapatan asli daerah.

Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Irianto Lambrie mengungkapkan sudah ada kenaikan pendapatan asli daerah (PAD) sejak diberlakukannya dua peraturan gubernur (pergub) yang memberikan pemutihan kepada wajib pajak (WP) kendaraan bermotor.

“Mudah-mudahan dengan pemberlakuan pergub ini masyarakat juga mendukung, berdampak baik pada capaian PAD Kaltara,” katanya, seperti dikutip pada Selasa (14/8/2018).

Dua regulasi itu yakni Pergub No. 29/2018 tentang Pembebasan Sanksi Administrasi Kendaraan dan Pergub No. 30/2018 tentang Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor bagi kendaraan luar yang masuk ke sistem administrasi Kaltara.

Berdasarkan data Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kaltara dari 22 April hingga 22 Juli 2018, sesuai Pergub No. 29/2018, ada pembayaran dengan total Rp2 miliar dari 12.874 unit kendaraan roda 2 dan Rp4,4 miliar dari 1.945 unit kendaraan roda 4.

Sementara, dengan Pergub No. 30/2018, ada 256 unit kendaraan bermotor dari luar daerah yang melalukan mutasi pelat nomor. Jumlah itu terbagi atas 69 unit kendaraan roda 2 dengan pembayaran Rp12,23 juta dan 187 unit kendaraan roda 4 dengan pembayaran Rp444,16 juta.

Adapun, target realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor hingga 22 Juli 2018 mencapai Rp36,59 miliar atau 51% dari target Rp71,5 miliar. Sementara, realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor senilai Rp42,43 miliar atau 59% dari target Rp71,5 miliar.

Irianto mengimbau agar masyarakat yang memiliki kendaraan untuk memanfaatkan kesempatan ini. Pasalnya, pemutihan ini hanya diberlakukan hingga 22 Oktober 2018 mendatang dan tanpa dipungut biaya.

Dengan adanya pemutihan tersebut, sambungnya, pemerintah daerah mengharapkan agar masyarakat yang memiliki kendaraan dengan pelat nomor luar daerah Kaltara untuk segera melakukan balik nama. Bagi pemerintah daerah, hal ini akan menambah basis pajak.

“Ada diskon biaya 50 persen. Bagi yang punya kendaraan luar luar, tapi tinggal di Kaltara manfaatkan kesempatan ini,” imbuhnya.

Irianto mengatakan, kedua pergub yang diberlakukan itu menekankan pentingnya mengurus administrasi kendaraan. Hal ini pada akhirnya bisa membantu upaya Pemprov Kaltara dalam meningkatkan kapasitas fiskal daerah melalui PAD. (kaw)