LATVIA

Pemulihan Ekonomi Berjalan, Setoran Pajak Naik 8%

Redaksi DDTCNews | Minggu, 13 September 2020 | 15:01 WIB
Pemulihan Ekonomi Berjalan, Setoran Pajak Naik 8%

Salah satu sudut jalan di Riga, Latvia. (Foto: adventurouskate.com)

RIGA, DDTCNews - Kinerja penerimaan pajak di Latvia menunjukan tanda perbaikan dengan angka setoran yang tumbuh positif pada Agustus 2020, mengonfirmasi telah berjalannya pemulihan ekonomi.

Dewan Disiplin Fiskal Latvia (FDP) merilis data penerimaan pajak yang tumbuh 8% pada Agustus 2020 dibandingkan dengan bulan yang sama tahun lalu. Dewan menyebutkan Latvia sudah melewati titik terendah penerimaan pajak karena dampak pandemi Covid-19.

"Pengumpulan dari iuran sosial negara telah meningkat dan titik terendah penerimaan pajak sudah terjadi pada Mei 2020," tulis laporan FDP seperti dikutip Senin (7/9/2020).

Baca Juga:
Restitusi Naik, Setoran Pajak Industri Pengolahan Terkontraksi 12,2%

Realisasi penerimaan pajak yang bergerak positif pada Agustus 2020 menunjukan penduduk lokal lebih optimis dalam melihat keuangan rumah tangga.

Mereka juga terpantau sudah melakukan konsumsi yang selama ini tertunda karena pandemi Covid-19. Hal tersebut terlihat dari penerimaan pajak atas aktivitas konsumsi yang yang mulai bergerak naik.

Realisasi setoran pajak pertambahan nilai (PPN) misalnya, sampai dengan Agustus 2020 sudah memenuhi 86,1% dari target. Begitu juga pungutan cukai yang sudah memenuhi 87,3% dari target yang ditetapkan pemerintah.

Baca Juga:
Erick Thohir Sebut Setoran Pajak BUMN 2020-2023 Tembus Rp1.391 Triliun

Selain itu, setoran PPh badan sudah mencapai 76,3% dari target per Agustus 2020. Realisasi penerimaan PPh orang pribadi juga diluar perkiraan pemerintah telah melampaui target hingga 2,3%.

Adapun setoran iuran asuransi sosial negara sudah dibayarkan sebesar 93,2%. "Secara umum realisasi penerimaan pajak berjalan dengan baik. Hal ini dapat dianggap sebagai tanda lain dari pemulihan ekonomi," terang FDP seperti dilansir bnn-news.com.

Satu-satunya sorotan FDP justru berlaku kepada kebijakan belanja APBN yang belum dilaporkan secara utuh oleh pemerintah. FDP menyebutkan hal yang menyebabkan pencatatan belanja tidak berjalan optimal karena serapan paket stimulus ekonomi pemerintah belum dilakukan secara merata.

Akibatnya, laporan realisasi belanja program stimulus ekonomi belum dikonsolidasi. "Ada peningkatan cukup besar pengeluaran pemerintah yang mencerminkan dukungan negara pada masa pandemi. Namun, data kenaikan belanja tidak sama dengan laporan pemerintah," ungkap FDP. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 26 September 2024 | 14:37 WIB INTERNATIONAL TAX FORUM 2024

Tingkatkan Transparansi, Pemda Perlu Susun Laporan Belanja Perpajakan

Rabu, 25 September 2024 | 16:33 WIB INTERNATIONAL TAX FORUM 2024

Tax Expenditure Report Bisa Jadi Sarana Evaluasi Fasilitas Perpajakan

Rabu, 25 September 2024 | 14:00 WIB PENERIMAAN PAJAK

Restitusi Naik, Setoran Pajak Industri Pengolahan Terkontraksi 12,2%

Senin, 02 September 2024 | 16:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Erick Thohir Sebut Setoran Pajak BUMN 2020-2023 Tembus Rp1.391 Triliun

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN