LATVIA

Pemulihan Ekonomi Berjalan, Setoran Pajak Naik 8%

Redaksi DDTCNews | Minggu, 13 September 2020 | 15:01 WIB
Pemulihan Ekonomi Berjalan, Setoran Pajak Naik 8%

Salah satu sudut jalan di Riga, Latvia. (Foto: adventurouskate.com)

RIGA, DDTCNews - Kinerja penerimaan pajak di Latvia menunjukan tanda perbaikan dengan angka setoran yang tumbuh positif pada Agustus 2020, mengonfirmasi telah berjalannya pemulihan ekonomi.

Dewan Disiplin Fiskal Latvia (FDP) merilis data penerimaan pajak yang tumbuh 8% pada Agustus 2020 dibandingkan dengan bulan yang sama tahun lalu. Dewan menyebutkan Latvia sudah melewati titik terendah penerimaan pajak karena dampak pandemi Covid-19.

"Pengumpulan dari iuran sosial negara telah meningkat dan titik terendah penerimaan pajak sudah terjadi pada Mei 2020," tulis laporan FDP seperti dikutip Senin (7/9/2020).

Baca Juga:
Provinsi Ini Pastikan Tak Gelar Relaksasi Pajak Kendaraan di 2025

Realisasi penerimaan pajak yang bergerak positif pada Agustus 2020 menunjukan penduduk lokal lebih optimis dalam melihat keuangan rumah tangga.

Mereka juga terpantau sudah melakukan konsumsi yang selama ini tertunda karena pandemi Covid-19. Hal tersebut terlihat dari penerimaan pajak atas aktivitas konsumsi yang yang mulai bergerak naik.

Realisasi setoran pajak pertambahan nilai (PPN) misalnya, sampai dengan Agustus 2020 sudah memenuhi 86,1% dari target. Begitu juga pungutan cukai yang sudah memenuhi 87,3% dari target yang ditetapkan pemerintah.

Baca Juga:
Dibantu Lurah hingga Camat, Realisasi PBB-P2 Tuban Sudah Tembus Target

Selain itu, setoran PPh badan sudah mencapai 76,3% dari target per Agustus 2020. Realisasi penerimaan PPh orang pribadi juga diluar perkiraan pemerintah telah melampaui target hingga 2,3%.

Adapun setoran iuran asuransi sosial negara sudah dibayarkan sebesar 93,2%. "Secara umum realisasi penerimaan pajak berjalan dengan baik. Hal ini dapat dianggap sebagai tanda lain dari pemulihan ekonomi," terang FDP seperti dilansir bnn-news.com.

Satu-satunya sorotan FDP justru berlaku kepada kebijakan belanja APBN yang belum dilaporkan secara utuh oleh pemerintah. FDP menyebutkan hal yang menyebabkan pencatatan belanja tidak berjalan optimal karena serapan paket stimulus ekonomi pemerintah belum dilakukan secara merata.

Akibatnya, laporan realisasi belanja program stimulus ekonomi belum dikonsolidasi. "Ada peningkatan cukup besar pengeluaran pemerintah yang mencerminkan dukungan negara pada masa pandemi. Namun, data kenaikan belanja tidak sama dengan laporan pemerintah," ungkap FDP. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 03 Januari 2025 | 14:00 WIB PROVINSI BANGKA BELITUNG

Provinsi Ini Pastikan Tak Gelar Relaksasi Pajak Kendaraan di 2025

Kamis, 19 Desember 2024 | 14:30 WIB KABUPATEN TUBAN

Dibantu Lurah hingga Camat, Realisasi PBB-P2 Tuban Sudah Tembus Target

Kamis, 26 September 2024 | 14:37 WIB INTERNATIONAL TAX FORUM 2024

Tingkatkan Transparansi, Pemda Perlu Susun Laporan Belanja Perpajakan

Rabu, 25 September 2024 | 16:33 WIB INTERNATIONAL TAX FORUM 2024

Tax Expenditure Report Bisa Jadi Sarana Evaluasi Fasilitas Perpajakan

BERITA PILIHAN
Minggu, 02 Februari 2025 | 13:00 WIB KOTA BANTUL

Banyak Penambang Tak Terdaftar, Setoran Pajak MBLB Hanya Rp20,9 Juta

Minggu, 02 Februari 2025 | 12:00 WIB CORETAX DJP

PIC Kini Bisa Delegasikan Role Akses Pemindahbukuan di Coretax DJP

Minggu, 02 Februari 2025 | 11:30 WIB KOTA MEDAN

Wah! Medan Bisa Kumpulkan Rp784,16 Miliar dari Opsen Pajak

Minggu, 02 Februari 2025 | 10:30 WIB PMK 116/2024

Organisasi dan Tata Kerja Setkomwasjak, Unduh Peraturannya di Sini

Minggu, 02 Februari 2025 | 10:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

NPWP OP Baru Terdaftar di 2025, Lapor SPT-nya Nanti 2026 Pakai Coretax

Minggu, 02 Februari 2025 | 09:35 WIB KOTA BATAM

Begini Strategi Pemkot Optimalkan Pajak Reklame pada Tahun Ini

Minggu, 02 Februari 2025 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Siapa Saja Sih, yang Bisa Ditunjuk Jadi PIC di Coretax? Ini Jawabnya

Minggu, 02 Februari 2025 | 08:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Resmi Mulai Kenakan Bea Masuk Atas Barang Kanada, Meksiko, China

Minggu, 02 Februari 2025 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Diskon Tiket Pesawat Ada Lagi Saat Lebaran, Upaya Kendalikan Inflasi

Sabtu, 01 Februari 2025 | 17:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

NPWP Sementara 9990000000999000, Dipakai Jika NIK Tak Valid di e-Bupot