LATVIA

Pemulihan Ekonomi Berjalan, Setoran Pajak Naik 8%

Redaksi DDTCNews | Minggu, 13 September 2020 | 15:01 WIB
Pemulihan Ekonomi Berjalan, Setoran Pajak Naik 8%

Salah satu sudut jalan di Riga, Latvia. (Foto: adventurouskate.com)

RIGA, DDTCNews - Kinerja penerimaan pajak di Latvia menunjukan tanda perbaikan dengan angka setoran yang tumbuh positif pada Agustus 2020, mengonfirmasi telah berjalannya pemulihan ekonomi.

Dewan Disiplin Fiskal Latvia (FDP) merilis data penerimaan pajak yang tumbuh 8% pada Agustus 2020 dibandingkan dengan bulan yang sama tahun lalu. Dewan menyebutkan Latvia sudah melewati titik terendah penerimaan pajak karena dampak pandemi Covid-19.

"Pengumpulan dari iuran sosial negara telah meningkat dan titik terendah penerimaan pajak sudah terjadi pada Mei 2020," tulis laporan FDP seperti dikutip Senin (7/9/2020).

Baca Juga:
Dibantu Lurah hingga Camat, Realisasi PBB-P2 Tuban Sudah Tembus Target

Realisasi penerimaan pajak yang bergerak positif pada Agustus 2020 menunjukan penduduk lokal lebih optimis dalam melihat keuangan rumah tangga.

Mereka juga terpantau sudah melakukan konsumsi yang selama ini tertunda karena pandemi Covid-19. Hal tersebut terlihat dari penerimaan pajak atas aktivitas konsumsi yang yang mulai bergerak naik.

Realisasi setoran pajak pertambahan nilai (PPN) misalnya, sampai dengan Agustus 2020 sudah memenuhi 86,1% dari target. Begitu juga pungutan cukai yang sudah memenuhi 87,3% dari target yang ditetapkan pemerintah.

Baca Juga:
Restitusi Naik, Setoran Pajak Industri Pengolahan Terkontraksi 12,2%

Selain itu, setoran PPh badan sudah mencapai 76,3% dari target per Agustus 2020. Realisasi penerimaan PPh orang pribadi juga diluar perkiraan pemerintah telah melampaui target hingga 2,3%.

Adapun setoran iuran asuransi sosial negara sudah dibayarkan sebesar 93,2%. "Secara umum realisasi penerimaan pajak berjalan dengan baik. Hal ini dapat dianggap sebagai tanda lain dari pemulihan ekonomi," terang FDP seperti dilansir bnn-news.com.

Satu-satunya sorotan FDP justru berlaku kepada kebijakan belanja APBN yang belum dilaporkan secara utuh oleh pemerintah. FDP menyebutkan hal yang menyebabkan pencatatan belanja tidak berjalan optimal karena serapan paket stimulus ekonomi pemerintah belum dilakukan secara merata.

Akibatnya, laporan realisasi belanja program stimulus ekonomi belum dikonsolidasi. "Ada peningkatan cukup besar pengeluaran pemerintah yang mencerminkan dukungan negara pada masa pandemi. Namun, data kenaikan belanja tidak sama dengan laporan pemerintah," ungkap FDP. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 19 Desember 2024 | 14:30 WIB KABUPATEN TUBAN

Dibantu Lurah hingga Camat, Realisasi PBB-P2 Tuban Sudah Tembus Target

Kamis, 26 September 2024 | 14:37 WIB INTERNATIONAL TAX FORUM 2024

Tingkatkan Transparansi, Pemda Perlu Susun Laporan Belanja Perpajakan

Rabu, 25 September 2024 | 16:33 WIB INTERNATIONAL TAX FORUM 2024

Tax Expenditure Report Bisa Jadi Sarana Evaluasi Fasilitas Perpajakan

Rabu, 25 September 2024 | 14:00 WIB PENERIMAAN PAJAK

Restitusi Naik, Setoran Pajak Industri Pengolahan Terkontraksi 12,2%

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA BATAM

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bagaimana Cara Peroleh Diskon 50 Persen Listrik Januari-Februari 2025?

Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan