PROVINSI RIAU

Pemprov Imbau Pemilik Kendaraan Lakukan Balik Nama, Ini Manfaatnya

Muhamad Wildan | Rabu, 22 November 2023 | 19:00 WIB
Pemprov Imbau Pemilik Kendaraan Lakukan Balik Nama, Ini Manfaatnya

Ilustrasi.

PEKANBARU, DDTCNews - Menjelang berakhirnya Program 7 Berkah Pajak Daerah, Pemprov Riau meminta wajib pajak untuk segera melakukan balik nama dengan memanfaatkan fasilitas BBNKB-II.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau Syahrial Abdi mengatakan sepanjang 7 berkah pajak daerah masih berlaku, balik nama atas kendaraan bermotor bekas dibebaskan dari pengenaan BBNKB-II.

"Keuntungannya yaitu mempermudah persyaratan administrasi pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) ke depannya," katanya, dikutip pada Rabu (22/11/2023).

Baca Juga:
Catat! Pengkreditan Pajak Masukan yang Ditagih dengan SKP Tak Berubah

Tak hanya itu, lanjut Syahrial, pemilik kendaraan dapat dengan mudah melakukan klaim asuransi kecelakaan bila kendaraannya sudah dilakukan balik nama sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Kemudian, balik nama kendaraan bermotor juga akan memperkuat legalitas dari kepemilikan kendaraan. Sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) UU LLAJ, buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) berlaku selama kepemilikannya tidak dipindahtangankan.

"Jadi kami harap seluruh pemilik kendaraan bisa melaksanakan balik nama kendaraan. Selain untuk pemasukan pajak, bisa juga dijadikan acuan perbaikan data jika kendaraan telah berpindah kepemilikan," ujar Syahrial.

Baca Juga:
Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Sebagai informasi, Program 7 Berkah Pajak Daerah masih diberlakukan oleh Pemprov Riau hingga 15 Desember 2023.

BBNKB-II adalah pajak yang terutang atas penyerahan kedua dan seterusnya atas kendaraan bermotor. Secara umum, tarif BBNKB-II lebih rendah bila dibandingkan dengan tarif BBNKB atas penyerahan pertama.

Melalui UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), pemerintah dan DPR sepakat untuk menghapuskan BBNKB-II.

Baca Juga:
Apa Itu Barang Tidak Kena PPN serta PPN Tak Dipungut dan Dibebaskan?

Pada Pasal 12 ayat (1) UU HKPD, objek BBNKB hanyalah penyerahan pertama atas kendaraan bermotor.

"BBNKB hanya dikenakan atas penyerahan pertama kendaraan bermotor, sedangkan untuk penyerahan kedua dan seterusnya atas kendaraan bermotor tersebut (kendaraan bekas) bukan merupakan objek BBNKB," bunyi ayat penjelas dari Pasal 12 ayat (1) UU HKPD. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra