Pemkab Pandeglang Atur Ulang Tarif Pajak Daerah, Sesuai UU HKPD

PANDEGLANG, DDTCNews – Pemkab Pandeglang, Banten memperbarui aturan pajak daerahnya sejak akhir tahun lalu. Pembaruan ini termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang 4/2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Perda tersebut dirilis untuk menyelaraskan ketentuan pajak daerah dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

“...dipandang perlu untuk adanya penyesuaian terhadap beberapa peraturan daerah yang ada di Kabupaten Pandeglang yang mengatur tentang Pajak dan Retribusi Daerah,” bunyi memori penjelasan perda itu, dikutip pada Rabu (13/11/2024).

Perda Kabupaten Pandeglang 4/2023 telah berlaku sejak 28 Desember 2023. Berlakunya perda tersebut sekaligus mencabut dan menggantikan Perda Kabupaten Pandeglang 1/2011 s.t.d.t.d Perda Pandeglang 3/2018.

Melalui perda tersebut, Pemkab Pandeglang menetapkan tarif atas 9 jenis pajak daerah yang berlaku di wilayahnya. Pertama, tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) dengan perincian:

• 0,15% untuk objek dengan nilai jual objek pajak (NJOP) kurang dari Rp1 miliar
• 0,25% untuk objek NJOP Rp1 miliar atau lebih
• 0,15% untuk lahan produksi pangan dan ternak

Kedua, tarif bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) ditetapkan 5%. Ketiga, tarif pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) ditetapkan 10%. Namun, ada tarif PBJT yang berlaku khusus untuk jasa hiburan tertentu.

• 50% untuk jasa hiburan pada diskotek, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa
• 40% untuk jasa hiburan pada karaoke

Selain itu, ada tarif PBJT khusus yang berlaku untuk dan konsumsi tenaga listrik tertentu. Berikut perincian tarif PBJT atas konsumsi tenaga listrik tertentu:

1. 3% untuk konsumsi tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam
2. 6% untuk konsumsi tenaga listrik dari sumber lain oleh rumah tangga
3. 10% untuk konsumsi tenaga listrik dari sumber lain oleh golongan bisnis
4. 10% untuk konsumsi tenaga listrik curah oleh pemegang izin usaha ketenagalistrikan dan pengguna listrik tertentu yang memerlukan pelayanan dengan kualitas khusus dan tidak termasuk dalam golongan nomor 1, 2, dan 3
5. 1,5% untuk konsumsi tenaga listrik dari sumber lain oleh penerangan jalan
6. 1,5% untuk konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri.

Keempat, tarif pajak reklame ditetapkan 25%. Kelima, tarif pajak air tanah (PAT) ditetapkan 20%. Keenam, tarif pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) ditetapkan 20%. Ketujuh, tarif pajak sarang burung walet ditetapkan 10%.

Kedelapan, tarif opsen pajak kendaraan bermotor(PKB) ditetapkan sebesar 66% dari PKB terutang. Kesembilan, tarif opsen bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) ditetapkan sebesar 66% dari BBNKB terutang.

Perda Kabupaten Pandeglang 4/2023 sudah berlaku sejak 28 Desember 2023. Namun, khusus aturan yang menyangkut pajak MBLB, opsen PKB, dan opsen BBNKB, baru berlaku mulai 5 Januari 2025. (rig)