Pemkab Optimalkan Pajak Daerah Saat Libur Natal dan Tahun Baru

SUKABUMI, DDTCNews - Pemerintah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat bakal tetap mengoptimalkan penerimaan pajak daerah selama libur Natal dan tahun baru 2024.

Sekretaris Bapenda Agus Kurniadi mengatakan Natal dan tahun baru biasanya menjadi momentum bagi masyarakat untuk berlibur, termasuk ke Sukabumi. Pada periode tersebut, diharapkan penerimaan pajak daerah seperti pajak hotel dan pajak restoran akan meningkat.

"Hari ini realisasi pajak daerah Kabupaten Sukabumi di angka 98%. Mudah-mudahan di akhir Desember ini bisa 100%," katanya, dikutip pada Rabu (20/12/2023).

Agus mengatakan realisasi pajak daerah di Kabupaten Sukabumi hingga 18 Desember 2023 tercatat senilai Rp293 miliar atau setara 99,6% dari target Rp294 miliar. Dia pun optimistis target penerimaan pajak daerah ini akan tercapai.

Dia menjelaskan kinerja penerimaan 11 jenis pajak daerah yang berlaku di Kabupaten Sukabumi memang tidak merata. Dalam hal ini, pajak restoran menjadi salah satu jenis pajak daerah yang realisasinya tergolong rendah.

Dengan momentum libur Natal dan tahun baru, dia berharap kinerja pajak restoran dapat meningkat.

"Yang masih agak khawatir memang di pajak restoran karena berbanding lurus dengan kegiatan hunian hotel dan banyaknya masyarakat yang berkunjung ke tempat wisata di Kabupaten Sukabumi pada libur nataru," ujarnya dilansir sukabumiupdate.com.

Agus menambahkan penerimaan pajak daerah di Kabupaten Sukabumi utamanya ditopang oleh pajak bumi dan bangunan (PBB) dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Realisasinya masing-masing Rp69,8 miliar dan Rp51 miliar, dengan kontribusi keduanya 41,22% dari total pajak daerah.

Adapun jenis pajak daerah yang sudah mencapai 100% yakni pajak sarang burung walet, pajak reklame, pajak parkir, pajak penerangan jalan, serta pajak hiburan.

Secara umum, realisasi pendapatan asli daerah (PAD) tercatat senilai Rp676,4 miliar atau 98,44% dari target Rp687,1 miliar. Selain pajak daerah, PAD juga bersumber dari retribusi daerah Rp14 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp11,2 miliar, serta PAD lain-lain yang sah Rp356 miliar. (sap)