Pemilu 2024, Jokowi Minta Rakyat Hindari Ujaran Kebencian di Medsos

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta semua pihak, terutama masyarakat sebagai calon pemilih dalam pemilihan umum (pemilu) 2024, untuk menjaga toleransi.

Publik, ujar Jokowi, perlu meresapi makna Bhinneka Tunggal Ika dalam memeriahkan pesta demokrasi pada tahun depan. Jokowi menekankan bahwa persatuan dan kesatuan adalah harga mati dalam prosesi pemilu.

"Kita harus mempersiapkan dan menjaga pemilu tahun depan agar hasilnya baik dan prosesnya juga baik," kata Presiden Jokowi di sela Peringatan Syukuran 1 Abad NU dan 25 tahun PKB di Stadion Manahan, Surakarta, dikutip pada Senin (24/7/2023).

Menurut Jokowi sudah semestinya masyarakat bergembira menyambut pemilu sebagai pesta demokrasi. Dengan hak-hak dalam memilih pemimpin, rakyat seharusnya terbebas dari rasa takut dan terhindar dari konflik antargolongan.

"Mestinya seperti itu, rakyat harus bersenang, rakyat harus bergembira. Namanya pesta demokrasi," katanya.

Oleh sebab itu, Kepala Negara berharap tidak ada lagi ujaran kebencian, berita bohong, dan fitnah dalam gelaran pemilu, terutama di platform media sosial (medsos). Menurutnya, hal-hal tersebut kerap terjadi pada pemilu-pemilu sebelumnya.

"Saya ini kalau baca medsos itu kadang-kadang geleng-geleng, Kok nggih koyok ngeten, sami-sami sederek, sami-sami sedulur (Kok ya seperti ini, sama-sama saudara). Nggih mboten? (Ya, enggak?) Apalagi atas nama agama, ini tidak boleh terjadi," katanya.

Lebih jauh, Presiden Jokowi mengatakan bahwa perbedaan pilihan itu adalah hal yang wajar dalam demokrasi. Oleh sebab itu, Jokowi mengimbau agar perbedaan pilihan tidak menjadikan rakyat saling bertengkar dan saling menjelekkan hingga berkepanjangan.

"Kita ini satu saudara, sebangsa dan se-Tanah Air Indonesia, ampun kesupen (jangan lupa). Nggih mboten? (Ya enggak?) Dan setelah berkompetisi, setelah pemilu itu bersatu kembali sebagai sebuah bangsa yang besar," ujar Jokowi.

Turut hadir dalam acara tersebut antara lain Ketua DPR RI Puan Maharani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, dan Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka. (sap)

Baca artikel-artikel menarik terkait dengan pajak dan politik di laman khusus Pakpol DDTCNews: Suaramu, Pajakmu.