Pemerintah Waspadai Potensi Kenaikan Inflasi Akibat El Nino

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah memproyeksikan angka inflasi pada tahun ini pada kisaran 3,3% - 3,7% atau di atas asumsi inflasi pada APBN 2023 sebesar 3,6%.

Saat ini, harga global sudah bergerak stabil sehingga mengurangi tekanan inflasi yang bersumber dari luar (imported inflation). Meski demikian, pemerintah memandang masih terdapat potensi kenaikan inflasi akibat perang antara Rusia dan Ukraina serta dampak El Nino.

"Cuaca ekstrem yang diperkirakan akan terjadi pada semester II/2023 dapat memicu bencana kekeringan sehingga berpotensi memengaruhi perkembangan harga pangan," tulis pemerintah dalam Laporan Semester I APBN 2023, dikutip Kamis (13/7/2023).

Untuk menjaga laju inflasi, pemerintah akan meningkatkan kapasitas produksi pangan domestik dan menjaga kelancaran distribusi pangan. Selain itu, ekspektasi inflasi juga akan terus dijaga melalui komunikasi publik yang efektif.

"Kelancaran arus distribusi barang juga terus dipantau dan diperkuat melalui berbagai upaya seperti pembangunan infrastruktur dan konektivitas, kerja sama antar daerah, serta penguatan fasilitasi distribusi," tulis pemerintah.

Inflasi Sesuai Sasaran

Untuk diketahui, inflasi resmi kembali ke sasaran 3% ± 1% pada Juni 2023. Sejak Juni 2022, inflasi tercatat melampaui 4% dan makin meningkat menjadi 5,95% pada September 2022 akibat kenaikan harga BBM.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), turunnya angka inflasi Juni 2023 disebabkan oleh melambatnya inflasi inti dan inflasi komponen harga pangan bergejolak atau volatile food. Inflasi inti pada Juni tercatat 2,58%, sedangkan inflasi volatile food hanya 1,2%.

Kendati inflasi komponen volatile food melambat, Bank Indonesia (BI) memperkirakan harga beras dan produk-produk hortikultura akan naik akibat El Nino.

"Kami sudah memasukkan [El Nino] ke dalam proyeksi inflasi kita. Beberapa negara sudah kena. Di Indonesia, itu akan mulai Juli dan paling besar di Jawa, Bali, Nusa Tenggara, sebagian Sumatera, dan Sulawesi," ujar Deputi Gubernur BI Aida S. Budiman pada bulan lalu. (rig)