YUNANI

Pemerintah Tawarkan Diskon PPh Orang Pribadi Khusus Warga Asing

Redaksi DDTCNews | Jumat, 13 November 2020 | 10:16 WIB
Pemerintah Tawarkan Diskon PPh Orang Pribadi Khusus Warga Asing

Ilustrasi. (DDTCNews)

ATHENA, DDTCNews – Pemerintah Yunani tengah mempersiapkan rancangan undang-undang yang akan memberikan insentif pajak bagi warga asing yang bersedia pindah dan menjadi subjek pajak dalam negeri (SPDN).

Alex Patelis, Penasihat Perdana Menteri, mengatakan rancangan kebijakan insentif tersebut menjadi cara pemerintah menarik investasi baik individu maupun korporasi. Menurutnya, investasi perlu ditingkatkan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan di dalam negeri.

"Seorang pekerja dari luar negeri yang pindah ke Yunani bisa mendapatkan pembebasan 50% pajak penghasilan selama memenuhi syarat," katanya, dikutip Jumat (13/11/2020).

Baca Juga:
Bangun Sistem Pajak Berkeadilan, Civil Society Perlu Pahami Isu Pajak

Patelis menuturkan rancangan UU tersebut akan disetorkan kepada parlemen pada akhir tahun dan bakal berlaku pada 2021. Dia menyebutkan insentif tersebut hanya berlaku untuk permohonan yang diajukan pada tahun depan.

Diskon akan berlaku selama 7 tahun pajak setelah disetujui pemerintah. Pemerintah juga berharap 800.000 diaspora Yunani yang melakukan eksodus ke luar negeri saat terjadi krisis keuangan dapat kembali berkarier di dalam negeri.

"Kriteria utama untuk memanfaatkan insentif ini wajib menjadi residen pajak atau SPDN Yunani," sebut Patelis.

Baca Juga:
Bebaskan BPHTB untuk MBR, Pemkot Sebut Dampaknya Tak Signifikan ke PAD

Dia menambahkan kebijakan insentif warga asing berpotensi laris manis karena dua faktor. Pertama, pandemi Covid-19 membuat lanskap lapangan kerja di Eropa berubah drastis dengan memungkinkan orang tetap beraktivitas dari rumah.

Kedua, kebijakan Inggris keluar dari keanggotaan Uni Eropa atau Brexit. Menurutnya, pilihan politik itu membangkitkan minat warga Inggris yang tetap ingin bermukim di Eropa untuk memilih Yunani sebagai rumah baru.

"Kami ingin mendapatkan bagian dari pie itu [orang-orang yang ingin meninggalkan Inggris setelah keluar dari Uni Eropa]," ujarnya seperti dikutip ekathimerini.com. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 31 Januari 2025 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 10:51 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Bangun Sistem Pajak Berkeadilan, Civil Society Perlu Pahami Isu Pajak

BERITA PILIHAN
Jumat, 31 Januari 2025 | 11:17 WIB PENGADILAN PAJAK

Persiapan Persidangan di Pengadilan Pajak yang Wajib Pajak Perlu Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Entitas Dana Investasi yang Dikecualikan Pajak Minimum Global

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

DPR Dukung Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga oleh Prabowo

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:11 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPh Final 0,5% dan PTKP Rp500 Juta, Intervensi Pemerintah Dukung UMKM?

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pahami Perincian Penelitian Bukti Potong Atas WP Restitusi Dipercepat

Jumat, 31 Januari 2025 | 08:30 WIB KOTA MEDAN

Kini Ada Opsen, Medan Mulai Aktif Tagih Pajak Kendaraan Bermotor

Kamis, 30 Januari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan Pembebasan PBB-P2 bagi Pensiunan PNS di DKI Jakarta

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 16:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Dedi Mulyadi Ingin Pakai 100% Pajak Kendaraan untuk Pembangunan Jalan