KINERJA FISKAL

Pemerintah Tahan Penerbitan SBN, Realisasi Utang Masih Minim

Muhamad Wildan | Selasa, 28 Mei 2024 | 09:41 WIB
Pemerintah Tahan Penerbitan SBN, Realisasi Utang Masih Minim

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan konferensi pers APBN KiTa edisi Mei 2024 di Jakarta, Senin (27/5/2024). Berdasarkan data Kementerian Keuangan APBN mengalami surplus Rp75,7 triliun atau 0,33 persen dari produk domestik bruto (PDB). ANTARA FOTO/Erlangga Bregas Prakoso/Spt.

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi pembiayaan utang hingga April 2024 masih senilai Rp119,1 triliun. Angka tersebut baru 18,4% dari total pembiayaan utang yang dianggarkan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan rendahnya realisasi pembiayaan utang disebabkan pembatasan penerbitan surat berharga negara (SBN) oleh pemerintah sebagai respons atas volatilitas pasar keuangan global.

"Kita bisa cukup steady dan spread kita terhadap US Treasury itu karena kita cukup terukur dalam meng-issue surat utang kita," ujar Sri Mulyani, dikutip Selasa (28/5/2024).

Baca Juga:
PMK Baru, Menkeu Bisa Nilai Kesesuaian KUA-PPAS Pemda dengan KEM PPKF

Hingga April 2024, total utang SBN (neto) yang sudah direalisasikan oleh pemerintah hanya senilai Rp128,6 triliun atau 19,3% dari target pembiayaan utang lewat SBN yang senilai Rp666,4 triliun.

"Ini adalah gambaran SBN kita relatif dipercaya. Oleh karena itu, kita mendapatkan dampak dari stabilitas harga meski dunia sedang mengalami gejolak. Ini karena track record APBN kita prudent, transparan, dan akuntabel," ujar Sri Mulyani.

Untuk diketahui, hingga April 2024 APBN masih mencatatkan surplus senilai Rp75,7 triliun atau 0,33% dari PDB. Pendapatan negara tercatat sudah mencapai Rp942,9 triliun atau 33% dari target. Meski demikian, realisasi belanja negara tercatat baru mencapai Rp849,2 triliun atau 25,5% dari target.

Baca Juga:
Ada Kenaikan Tarif PPN, DJP Tetap Optimalkan Penerimaan Tahun Depan

"Surplus Rp75,7 triliun ini dibandingkan tahun lalu ada penurunan surplus sebesar -67,8%," ujar Sri Mulyani.

Pendapatan negara tercatat turun -7,6% akibat penerimaan penerimaan pajak dan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) masing-masing sebesar -9,3% dan -6,7%. Adapun penerimaan kepabeanan dan cukai tercatat masih mampu tumbuh sebesar 1,3%.

Belanja negara tercatat tumbuh sebesar 10,9% berkat tingginya realisasi belanja kementerian/lembaga (K/L). Kemenkeu mencatat realisasi belanja K/L hingga April 2024 mencapai Rp304,2 triliun atau 27,9% dari target. Bila dibandingkan dengan tahun lalu, belanja K/L bertumbuh 18%. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 23 Desember 2024 | 18:00 WIB PMK 101/2024

PMK Baru, Menkeu Bisa Nilai Kesesuaian KUA-PPAS Pemda dengan KEM PPKF

Senin, 23 Desember 2024 | 17:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Kenaikan Tarif PPN, DJP Tetap Optimalkan Penerimaan Tahun Depan

Senin, 23 Desember 2024 | 10:00 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Peluncuran, Sri Mulyani Cek Staf yang Lembur Selesaikan Coretax

Minggu, 22 Desember 2024 | 14:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN 12% Hasilkan Tambahan Rp75 Triliun, DJP: Untuk Dukung Pembangunan

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:30 WIB THAILAND

Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:00 WIB LAYANAN PAJAK

Kantor Pajak Telepon 141.370 WP Sepanjang 2023, Kamu Termasuk?