KINERJA FISKAL

Pemerintah Tahan Penerbitan SBN, Realisasi Utang Masih Minim

Muhamad Wildan | Selasa, 28 Mei 2024 | 09:41 WIB
Pemerintah Tahan Penerbitan SBN, Realisasi Utang Masih Minim

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan konferensi pers APBN KiTa edisi Mei 2024 di Jakarta, Senin (27/5/2024). Berdasarkan data Kementerian Keuangan APBN mengalami surplus Rp75,7 triliun atau 0,33 persen dari produk domestik bruto (PDB). ANTARA FOTO/Erlangga Bregas Prakoso/Spt.

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi pembiayaan utang hingga April 2024 masih senilai Rp119,1 triliun. Angka tersebut baru 18,4% dari total pembiayaan utang yang dianggarkan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan rendahnya realisasi pembiayaan utang disebabkan pembatasan penerbitan surat berharga negara (SBN) oleh pemerintah sebagai respons atas volatilitas pasar keuangan global.

"Kita bisa cukup steady dan spread kita terhadap US Treasury itu karena kita cukup terukur dalam meng-issue surat utang kita," ujar Sri Mulyani, dikutip Selasa (28/5/2024).

Baca Juga:
Kemenkeu Era Prabowo Tak Lagi Masuk di Bawah Koordinasi Menko Ekonomi

Hingga April 2024, total utang SBN (neto) yang sudah direalisasikan oleh pemerintah hanya senilai Rp128,6 triliun atau 19,3% dari target pembiayaan utang lewat SBN yang senilai Rp666,4 triliun.

"Ini adalah gambaran SBN kita relatif dipercaya. Oleh karena itu, kita mendapatkan dampak dari stabilitas harga meski dunia sedang mengalami gejolak. Ini karena track record APBN kita prudent, transparan, dan akuntabel," ujar Sri Mulyani.

Untuk diketahui, hingga April 2024 APBN masih mencatatkan surplus senilai Rp75,7 triliun atau 0,33% dari PDB. Pendapatan negara tercatat sudah mencapai Rp942,9 triliun atau 33% dari target. Meski demikian, realisasi belanja negara tercatat baru mencapai Rp849,2 triliun atau 25,5% dari target.

Baca Juga:
Kembali Dilantik Jadi Menkeu, Begini Pesan Sri Mulyani kepada Jajaran

"Surplus Rp75,7 triliun ini dibandingkan tahun lalu ada penurunan surplus sebesar -67,8%," ujar Sri Mulyani.

Pendapatan negara tercatat turun -7,6% akibat penerimaan penerimaan pajak dan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) masing-masing sebesar -9,3% dan -6,7%. Adapun penerimaan kepabeanan dan cukai tercatat masih mampu tumbuh sebesar 1,3%.

Belanja negara tercatat tumbuh sebesar 10,9% berkat tingginya realisasi belanja kementerian/lembaga (K/L). Kemenkeu mencatat realisasi belanja K/L hingga April 2024 mencapai Rp304,2 triliun atau 27,9% dari target. Bila dibandingkan dengan tahun lalu, belanja K/L bertumbuh 18%. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:45 WIB PERPRES 139/2024

Kemenkeu Era Prabowo Tak Lagi Masuk di Bawah Koordinasi Menko Ekonomi

Selasa, 22 Oktober 2024 | 09:30 WIB KABINET MERAH PUTIH

Kembali Dilantik Jadi Menkeu, Begini Pesan Sri Mulyani kepada Jajaran

Senin, 21 Oktober 2024 | 18:33 WIB PENDAPATAN NEGARA

Kejar Pendapatan, DPR Imbau Pemerintah Optimalkan Sektor Perkebunan

Senin, 21 Oktober 2024 | 16:15 WIB KABINET MERAH PUTIH

Anggito: Belum Ada Pembagian Tugas yang Formal Antar Wamenkeu

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja