SELANDIA BARU

Pemerintah Siapkan Insentif Pajak Rp28 Triliun untuk UMKM

Dian Kurniati | Jumat, 17 April 2020 | 09:21 WIB
Pemerintah Siapkan Insentif Pajak Rp28 Triliun untuk UMKM

Salah satu sudut jalan di Wellington, Selandia Baru.

WELLINGTON, DDTCNews—Pemerintah Selandia Baru memberikan keringanan pajak hingga senilai NZ$3 miliar atau sekitar Rp28 triliun untuk membantu usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) agar dapat bertahan di tengah krisis virus Corona.

Menteri Keuangan Grant Robertson mengatakan insentif tersebut bertujuan untuk membantu UMKM memperbaiki arus kasnya di tengah pandemi Corona, sekaligus menahan pemilik usaha untuk tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Tentu saya dan perdana menteri tidak menginginkan adanya kenaikan pengangguran. Saya memperkirakan hal itu tidak akan terjadi,” katanya dikutip Jumat (17/4/2020).

Baca Juga:
Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

Robertson mengatakan arus kas merupakan salah satu masalah yang dialami pengusaha kecil. Oleh karena itu, bantuan yang diberikan pemerintah salah satunya melalui keringanan dari sisi perpajakan.

Perusahaan yang memperkirakan akan mencatat kerugian dapat mengklaim pemotongan pajak yang sebelumnya dibayar atas laba. Otoritas pajak juga memiliki keleluasaan untuk mengatur tenggat waktu wajib pajak.

Selain keringanan pajak, lanjut Robertson, pemerintah juga berencana memberikan kelonggaran sewa properti kepada para UMKM mengingat undang-undang tidak mengizinkan sewa komersial dibekukan.

Baca Juga:
Otoritas Ini Usulkan Perubahan Aturan Pencegahan WP ke Luar Negeri

Tambah Stimulus
Pemerintah juga siap menambah paket stimulus untuk masyarakat jika pandemi virus Corona di Selandia Baru berlangsung hingga 12 pekan. Berbagai kebijakan nantinya diarahkan untuk menekan tingkat pengangguran tetap di bawah 10%.

“Kami sedang mengerjakan paket stimulus baru, yang saya pikir akan digunakan masyarakat Selandia Baru untuk memulai kegiatan ekonominya," ujarnya.

Dilansir dari Rnz.co.nz, Robertson belum dapat merinci tambahan utang pemerintah untuk menanggulangi virus Corona. Meski begitu, ia menyebut rasio utang terhadap PDB akan berada kisaran 15% hingga 25%

Baca Juga:
Veteran dan Pensiunan Dapat Insentif, Setoran PBB Tetap Capai Target

Di sisi lain, Perdana Menteri Jacinda Ardern juga mengumumkan pemotongan 20% gajinya selama 6 bulan untuk penanganan wabah virus Corona. Pemotongan gaji juga berlaku untuk para menteri dan pejabat eksekutif lainnya.

Untuk diketahui, pemerintah sebelumnya telah meluncurkan stimulus senilai NZ$12,1 miliar pada Maret 2020 atau Rp110,3 triliun sebagai respons terhadap Corona. Stimulus itu setara 4% PDB Selandia Baru, dan menjadi pengeluaran pemerintah terbesar sepanjang sejarah.

Paket stimulus itu termasuk insentif pajak senilai NZ$2,8 miliar atau Rp25,5 triliun untuk masyarakat, meliputi pembebasan PPh badan, menaikkan ambang batas penghasilan kena pajak, dan menghapus bunga atas keterlambatan pembayaran pajak. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA BATAM

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bagaimana Cara Peroleh Diskon 50 Persen Listrik Januari-Februari 2025?