Pemerintah Siapkan Dukungan Fiskal Rp99,15 Triliun untuk RT & UMKM

JAKARTA, DDTCNews—Guna memulihkan ekonomi nasional di tengah pandemi Corona, pemerintah mengalokasikan anggaran dukungan fiskal senilai Rp99,15 triliun bagi rumah tangga dan pelaku UMKM.

Untuk rumah tangga (RT), pemerintah mengalokasikan dukungan fiskal sebesar Rp65 triliun. Jika tidak ada aral melintang, anggaran tersebut akan diberikan kepada 103 juta individu dalam bentuk kartu sembako, kartu prakerja, diskon tarif listrik dan program lainnya.

Lalu untuk UMKM, pemerintah mengalokasikan Rp34,15 triliun untuk sekitar 60,66 juta rekening dalam bentuk relaksasi pembayaran angsuran dan subsidi bunga kredit melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), Ultra Mikro (UMi), Mekaar, perbankan, Pegadaian dan lain sebagainya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah saat ini sedang melakukan finalisasi untuk pelaksanaan program pemulihan ekonomi tersebut. Menurutnya, pemerintah siap mendukung masyarakat di tengah pandemi.

“Tentunya, dukungan tetap dilakukan dengan syarat tata kelola yang baik, transparan, akuntabel, adil, tidak menimbulkan moral hazard dan adanya pembagian biaya dan risiko antar stakeholder,” katanya dikutip dari Setkab, Senin (11/5/2020).

Menkeu menjelaskan bantuan sosial yang ada saat ini sudah hampir mencakup 55% dari total penduduk Indonesia. Lebih lanjut, Menkeu mengaku realisasi tersebut belum termasuk bansos yang dikeluarkan oleh daerah.

Untuk Program Keluarga Harapan (PKH), sekitar 10 juta atau hampir 16% dari penduduk sudah tertampung. Bila ditambah Kartu Sembako, maka bansos sembako dari pemerintah sudah menampung 20 juta atau 36% dari penduduk Indonesia.

Kemudian untuk subsidi listrik mencakup sekitar 24 juta pelanggan 450 VA dan 7,2 juta untuk 900 VA. Lalu untuk penerima bansos tunai sudah mencapai 9 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

“Total, bansos sudah mencakup mendekati 55-59% dari penduduk Indonesia, entah dalam bentuk sembako ataukah Bantuan Langsung Tunai (BLT) maupun yang ada di dalam kartu sembako di Jabodetabek,” jelas Menkeu.

Sri Mulyani juga menambahkan bahwa di luar angka tersebut masih terdapat 9 juta kelompok penerima yang anggarannya berasal dari desa, sehingga estimasi untuk bantuan sosial sudah bisa mencakup lebih dari hampir 60% dari penduduk Indonesia.

Belum lagi, pemerintah juga menggelar Program Kartu Prakerja untuk sekitar 5,6 juta KPM. Menurut Menkeu, program tersebut menggambarkan adanya perluasan bansos lantaran turut mencakup masyarakat kelompok menengah. (rig)