PERATURAN MENTERI ATR 1/2021

Pemerintah Jamin Keamanan Sertifikat Tanah Elektronik

Dian Kurniati | Rabu, 03 Februari 2021 | 14:14 WIB
Pemerintah Jamin Keamanan Sertifikat Tanah Elektronik

Ilustrasi. Warga mencium sertifikat usai mengikuti penyerahan sertifikat tanah gratis oleh Presiden Joko Widodo secara virtual. ANTARA FOTO/Jojon/hp.

JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Agraria dan Tata Ruang memastikan keamanan sertifikat tanah elektronik yang akan menggantikan sertifikat berbentuk buku.

Kepala Biro Humas Kementerian ATR Yulia Jaya Nirmawati mengatakan data pertanahan yang didaftarkan akan disimpan dalam sistem yang aman di Kantor Pertanahan. Untuk itu, masyarakat tak perlu khawatir mengenai keamanan pendaftaran tanah secara elektronik tersebut.

"Penyelenggaraan pendaftaran tanah dengan sistem elektronik ini dilaksanakan secara andal, aman, dan bertanggung jawab. Kementerian akan menyiapkan dengan matang," katanya, Rabu (3/3/2021).

Baca Juga:
DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Yulia menuturkan penyelenggaraan sistem elektronik dalam pendaftaran tanah akan meliputi antara lain pengumpulan data, pengolahan data, dan penyajian data. Nanti, masyarakat akan mendapatkan sertifikat tanah dalam bentuk dokumen elektronik.

Pendaftaran sertifikat tanah untuk pertama kalinya harus menyerahkan data fisik serta pembuktian hak melalui sistem elektronik. Pembuktian hak kepemilikan tanah itu dilakukan berdasarkan alat bukti tertulis mengenai kepemilikan tanah, baik melalui sistem elektronik maupun dokumen yang dilakukan alih media menjadi dokumen elektronik.

Beberapa data yang akan terhimpun dalam dokumen yakni gambar ukur; peta bidang tanah atau peta ruang; surat ukur, gambar denah satuan rumah susun atau surat ukur ruang; dan/atau dokumen lainnya yang merupakan hasil pengumpulan dan pengolahan data fisik.

Baca Juga:
Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Yulia menyebut sertifikat elektronik itu juga akan disahkan menggunakan tanda tangan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. "Selain praktis, tanda tangan elektronik ini sangat aman karena telah terautentikasi pada BSSN, jadi tidak dapat dipalsukan," ujarnya.

Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil sebelumnya telah menerbitkan Peraturan Menteri ART No.1/2021 yang mengatur pendaftaran kepemilikan tanah secara elektronik. Pelaksanaan pendaftaran tanah secara elektronik akan diberlakukan secara bertahap. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN