KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Ingin Indonesia Jadi Hub Produksi Vaksin Covid-19

Dian Kurniati | Kamis, 06 Januari 2022 | 17:15 WIB
Pemerintah Ingin Indonesia Jadi Hub Produksi Vaksin Covid-19

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam konferensi video, Kamis (6/1/2022).

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyebutkan pemerintah berencana menjadikan Indonesia sebagai hub produksi vaksin di kawasan Asia Tenggara.

Retno menuturkan diplomasi perihal kesehatan masih akan menjadi prioritas pemerintah pada tahun ini. Menurutnya, Indonesia akan terus berupaya mendorong pemerataan vaksin Covid-19 bagi semua negara.

"Indonesia harus mampu memproduksi vaksin sendiri dan dapat menjadi hub produksi vaksin di kawasan," katanya melalui konferensi video, Kamis (6/1/2022).

Baca Juga:
Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Retno menuturkan kerja sama jangka panjang diperlukan, termasuk dalam hal penguatan infrastruktur dan distribusi produk kesehatan seperti obat-obatan dan vaksin. Untuk itu, Indonesia harus mampu membuat obat sendiri dan penuhi bahan baku obat, tidak hanya vaksin.

Dia menambahkan pengembangan dan jejaring manufaktur vaksin akan terus didorong pemerintah melalui Koalisi untuk Inovasi Kesiapsiagaan Epidemi atau Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI).

Di tingkat global, arsitektur kesehatan dunia juga perlu diperkuat agar lebih siap menghadapi berbagai ancaman di bidang kesehatan. Hal tersebut juga selaras dengan salah satu prioritas Indonesia sebagai Presidensi G-20.

Baca Juga:
Jasa Travel Agent Kena PPN Besaran Tertentu, PM Tak Dapat Dikreditkan

Berdasarkan data World Health Organization (WHO), terdapat 41 negara dengan tingkat vaksinasi belum 10% dan 98 negara dengan tingkat vaksinasi kurang dari 40%. Indonesia pun mendorong penguatan peran WHO dalam mengoordinasikan aksi global di bidang kesehatan.

Di Indonesia, cakupan vaksinasi Covid-19 telah mencapai 40% dari populasi hingga 22 Desember 2021 atau sesuai dengan target dari WHO.

"Indonesia menilai pentingnya sebuah pandemic treaty yang baru sehingga dunia dapat lebih siap menghadapi pandemi. Indonesia siap berkontribusi secara konstruktif dalam negosiasi pandemic treaty tersebut," ujarnya.

Retno menambahkan diplomasi ekonomi juga akan terus diperkuat pada 2022. Menurutnya, upaya pemulihan ekonomi dapat dilakukan tanpa mengorbankan aspek kesehatan, serta memperhatikan lingkungan hidup dan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA BATAM

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bagaimana Cara Peroleh Diskon 50 Persen Listrik Januari-Februari 2025?

Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan