KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Guyur Banyak Bansos, Jokowi Klaim Tak Ada Motif Politik

Muhamad Wildan | Jumat, 02 Februari 2024 | 11:30 WIB
Pemerintah Guyur Banyak Bansos, Jokowi Klaim Tak Ada Motif Politik

Presiden Joko Widodo (tengah) berfoto bersama para anggota GP Ansor usai membuka Kongres XVI GP Ansor di Terminal Penumpang Kapal Pelni, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (2/2/2024). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/tom.

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeklaim banyaknya guyuran bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat dalam beberapa bulan terakhir ini bukanlah keputusan pemerintah sendiri.

Seluruh bansos yang diberikan, baik itu bantuan pangan ataupun bantuan langsung tunai (BLT), sudah disetujui oleh partai-partai melalui mekanisme politik di DPR.

"Itu kan sudah lewat mekanisme persetujuan di DPR. Jangan dipikir hanya keputusan kita sendiri. Tidak seperti itu, mekanisme kenegaraan kita tidak seperti," katanya dikutip dari vide yang diunggah di media sosial, Jumat (2/2/2024).

Baca Juga:
Catat! Pengkreditan Pajak Masukan yang Ditagih dengan SKP Tak Berubah

Jokowi menuturkan bantuan pangan dalam bentuk beras dikucurkan dalam rangka memperkuat daya beli masyarakat sekaligus untuk merespons lonjakan harga beras yang terjadi di dunia, tak terkecuali di Indonesia.

Bantuan pangan beras telah dikucurkan sejak September 2023. Dengan demikian, bantuan tersebut tidak dilatarbelakangi oleh faktor politik. Sementara itu, BLT diberikan sebagai respons atas kemarau panjang akibat El Nino.

"Sudah dari dulu, sudah dari September bantuan pangannya. Untuk BLT, ini untuk memperkuat daya beli masyarakat," ujar Jokowi.

Baca Juga:
Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Sebagai informasi, bantuan pangan beras sebanyak 10 kilogram per keluarga penerima manfaat (KPM) telah dikucurkan oleh pemerintah sejak September 2023. Bantuan tersebut akan dilanjutkan oleh pemerintah hingga Juni 2024.

Sementara itu, BLT El Nino telah diberikan oleh pemerintah sejak November 2023 senilai Rp200.000 per bulan. Tahun lalu, BLT El Nino langsung diberikan untuk 2 bulan sehingga setiap KPM langsung menerima dana senilai Rp400.000.

Tahun ini, pemerintah akan mengucurkan BLT mitigasi risiko pangan senilai Rp200.000 per bulan. BLT ini akan disalurkan untuk 3 bulan sekaligus pada Januari hingga Maret 2023. Dengan demikian, setiap KPM akan langsung menerima BLT senilai Rp600.000. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra