INSENTIF PAJAK

Pemerintah Diminta Beri Insentif Pajak untuk Sektor Transportasi Umum

Redaksi DDTCNews | Senin, 27 April 2020 | 09:41 WIB
Pemerintah Diminta Beri Insentif Pajak untuk Sektor Transportasi Umum

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews—Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) meminta Presiden Joko Widodo untuk memberikan insentif perpajakan kepada pengusaha transportasi umum di tengah tekanan pandemi Corona atau Covid-19.

Ketua Bidang Advokasi Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno mengatakan insentif tersebut bertujuan agar tidak ada satupun perusahaan angkutan umum berbadan hukum yang gulung tikar.

“Yang rugi juga kelak pemerintah jika banyak perusahaan transportasi umum yang terpuruk. Bisnis transportasi umum harus diselamatkan,” katanya dalam keterangan resmi, Senin (27/4/2020).

Baca Juga:
DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Apalagi, lanjutnya, Presiden resmi melarang mudik bagi seluruh masyarakat dengan tujuan untuk mencegah mobilitas penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lainnya yang dapat meningkatkan risiko penyebaran Covid-19.

Menurut catatan MTI, perusahaan transportasi dari berbagai moda telah mengusulkan insentif pajak yang dibutuhkan kepada pemerintah. Misal, transportasi darat angkutan orang meminta penundaan pemungutan pajak.

Penundaan pemungutan pajak yang dimaksud di antaranya PPh Pasal 21, PPh 22 Impor dan PPh Pasal 25. Mereka juga meminta pembebasan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan retribusi lain di daerah.

Baca Juga:
Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Transportasi darat angkutan barang meminta PPh Pasal 21 ditiadakan selama 12 bulan, relaksasi PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 25 tahun 2019. Sementara transportasi darat angkutan penyeberangan meminta penghapusan pajak perusahaan 1,2% dari total pendapatan bruto.

Kemudian, transportasi angkutan laut meminta pengurangan PPh Pasal 15 pada perusahaan pelayaran dan pengurangan PPN pada industri perkapalan. Untuk transportasi udara, mereka meminta pengurangan bea impor suku cadang pesawat.

Tak bisa dimungkiri, aktivitas penumpang berkurang drastis selama masa pandemi Covid-19 ini. Hal itu terlihat dari data penumpang dari berbagai moda yang dikumpulkan Kementerian Perhubungan.

Baca Juga:
Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

Penumpang bus misalnya turun 20% selama Maret 2020 dibandingkan dengan Februari 2020. Kondisi yang juga terjadi pada penumpang MRT, KRL, KA Bandara dan LRT yang turun sebesar 45,9%.

Penurunan juga terjadi di angkutan udara selama Maret-15 April 2020. Penumpang dalam negeri turun 72,48% dan penumpang luar negeri turun 98,95%. Pergerakan pesawat dalam negeri dan luar negeri pun masing-masing turun 57,42% dan 96,58%. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN