Pemerintah, BI, OJK dan LPS Berkonsolidasi Hadapi Gejolak Ekonomi

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah bersama dengan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melakukan koordinasi untuk memperkuat bauran kebijakan perekonomian. Hal ini dilakukan demi menjaga stabilitas ekonomi terutama gejolak nilai tukar rupiah yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.

Karena itu, koordinasi antarpemangku kepentingan terus dilakukan. Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur BI Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, serta Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah bersinergi agar stabilitas ekonomi tetap terjaga ditengah ketidakpastian ekonomi global.

"Jadi koordinasi ini bukan artinya negara krisis, tidak. Ini memperkuat koordinasi kami untuk menghadapi risiko global," kata Darmin Nasution saat jumpa pers Penguatan Koordinasi dan Bauran Kebijakan untuk Menjaga Stabilitas Perekonomian dan Keberlanjutan Reformasi, Senin (28/5).

Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan beberapa indikator ekonomi RI yang dinilainya masih dalam kendali pemerintah. Mulai dari pertumbuhan ekonomi, inflasi hingga angka defisit anggaran dalam APBN.

"Kondisi ekonomi Indonesia masih cukup baik di tengah tantangan dan ketidakpastian global. Hal ini tercermin dari defisit anggaran dalan APBN sebesar 0,37% terhadap PDB per April 2018, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya," terangnya.

Selain itu, angka defisit keseimbangan primer juga terus mengecil dari tahun ke tahun. Menurutnya, dalam jangka menengah pemerintah mendesain angka keseimbangan primer yang positif.

Sementara itu, kebijakan moneter juga terus dilakukan agar fokus dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Gubernur BI yang baru dilantik pekan lalu, Perry Warjiyo mengatakan ada empat instrumen yang akan dilakukan BI untuk stabilisasi rupiah.

Pertama, merespons secara cepat kebijakan suku bunga acuan. Kedua, melanjutkan dan memperkuat intervensi ganda, yakni di valas dan SBN. Ketiga, menjaga kecukupan likuiditas khususnya di pasar keuangan dan pasar swap antarbank. Keempat, melakukan komunikasi secara intensif kepada pelaku usaha dan pasar keuangan untuk menyamakan ekspektasi nilai tukar secara rasional.

"Jangka pendek BI memprioritaskan kebijakan moneter untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Fokus kami kebijakan moneter stabilitas nilai tukar rupiah pada empat langkah tersebut," kata Perry. (Amu)