Pemerintah Bantah Beras Langka, Klaim Siap Didistribusikan ke Pasar

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah membantah keluhan publik bahwa beras langka ditemukan di pasaran, terutama ritel modern. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan pasokan beras justru berlimpah dan siap didistribusikan ke pasar.

Hanya saja, mendag tidak membantah adanya kenaikan harga beras. Dengan distribusi yang terjaga, Zulkifli meyakini harga beras bisa kembali stabil dan terjangkau di seluruh Indonesia.

"Kami berkoordinasi dengan instansi terkait agar harga beras tetap terkendali," kata Mendag di sela mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), dikutip pada Jumat (16/2/2024).

Dalam sepekan terakhir, rata-rata pasokan beras di pasar induk tercatat 2.978 ton. Jumlah ini masih dalam rentang kondisi normal, yakni 2.500 hingga 3.000 ton per hari. Pemerintah juga mencatat stok beras di PIBC sebanyak 33.376 ton. Jumlah ini melebihi stok saat kondisi normal, yakni 30.000 ton.

Sampai dengan 15 Februari 2024, total stok beras Bulog tercatat lebih dari 1 juta ton dan pemerintah siap menyalurkan beras program stabililasi pasokan dan harga pangan (SPHP) berapa pun kebutuhan pasar. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Jokowi dalam rapat internal pada 12 Februari 2024.

Terkait dengan penyaluran beras program SPHP, pada 2024 telah disalurkan sebanyak 237.380 ton. Sementara itu, pada 2023 penyaluran beras program SPHP mencapai 1,2 juta ton.

Sebelumnya, Presiden Jokowi memastikan stok beras dari Pasar Induk Beras Cipinang siap didistribusikan ke ritel, supermarket, dan pasar-pasar di daerah.

Beras Mahal karena Bansos?

Presiden Jokowi menyebut bahwa harga beras yang berada di atas harga normal saat ini disebabkan oleh belum masuknya hasil panen serta terganggunya jalur distribusi.

"Suplai itu karena memang panennya belum masuk, yang dari produksi dipanen belum masuk ke pasar. Distribusinya juga terganggu di urusan banjir di Demak, di Grobogan, itu mempengaruhi," ujarnya.

Kendala ini, imbuh Presiden, dapat diatasi dengan suplai pasokan beras dari Perum Bulog.

Selain itu, untuk mengendalikan harga beras, Presiden Jokowi juga telah menginstruksikan jajaran terkait untuk mendistribusikan suplai beras ke pasar dan ke daerah, baik beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) maupun beras komersial.

Presiden Jokowi juga menepis anggapan bahwa kenaikan harga beras dipicu pemberian bantuan pangan dari pemerintah. Menurut presiden, pemberian bantuan pangan kepada masyarakat justru merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mengendalikan harga beras dengan meningkatkan suplai di masyarakat.

“Tidak ada hubungannya sama sekali dengan bantuan pangan beras, tidak ada hubungannya sama sekali [kenaikan] harga. Karena justru ini yang bisa mengendalikan, karena suplainya lewat bantuan sosial ke masyarakat sehingga justru itu menahan harga tidak naik. Kalau enggak, justru melompat," kata Jokowi. (sap)