KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Bakal Kembali Kucurkan BLT El Nino hingga Tahun Depan

Muhamad Wildan | Jumat, 29 Desember 2023 | 16:30 WIB
Pemerintah Bakal Kembali Kucurkan BLT El Nino hingga Tahun Depan

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. (foto: ekon.go.id)

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah mempertimbangkan untuk melanjutkan pemberian bantuan langsung tunai (BLT) El Nino pada tahun depan.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan program BLT El Nino akan dievaluasi. Hasil evaluasi akan dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo dan dipertimbangkan untuk dilanjutkan pada 2024.

"Program ini diusulkan untuk dilanjutkan tahun depan. Tentu saya akan bahas dengan Bapak Presiden bahwa program ini seperti pada saat Covid-19 kita berikan 3 bulan, kemudian kami evaluasi. Kalau tepat sasaran kami lanjutkan lagi," katanya, Jumat (29/12/2023).

Baca Juga:
DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Usulan untuk melanjutkan pemberian BLT El Nino hingga tahun depan dilatarbelakangi oleh adanya potensi fenomena El Nino bakal bertahan pada level moderat hingga kuartal I/2024. Hal ini berpotensi menurunkan produksi pangan.

"Kami juga melihat harga sembako ada yang naik turun di berbagai daerah. Jadi berarti pemerintah melihat perlu ada bantuan untuk El Nino, mengurangi fluktuasi harga," ujar Airlangga.

Saat ini, BLT El Nino hanya diberikan pada November dan Desember kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM). BLT yang diberikan senilai Rp200.000 per bulan dan diberikan secara sekaligus. Alhasil, KPM langsung menerima BLT senilai Rp400.000.

Baca Juga:
Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Hingga 21 Desember 2023, BLT El Nino yang sudah tersalur mencapai Rp6,72 triliun atau 89,36% dari pagu senilai Rp7,52 triliun. Sisa pagu senilai Rp795 juta masih dalam proses penyaluran.

Selain memberikan BLT, pemerintah juga memberikan bantuan pangan dalam bentuk beras. Jangka waktu pemberian bantuan ini resmi diperpanjang hingga Juni 2024. Bantuan pangan ini diberikan sebanyak 10 kg per bulan kepada sekitar 21 juta KPM. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN