Pemda Diminta Bikin Inovasi Pelayanan, Bukan Ciptakan Jenis Pajak Baru

JAKARTA, DDTCNews - Kemendagri membuka pintu lebar bagi pemerintah daerah (pemda) untuk berinovasi dalam mengumpulkan pendapatan 2021.

Direktur Pendapatan Daerah, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Hendriwan mengatakan pemda disarankan melakukan inovasi dalam menyiasati dampak pandemi yang berlanjut pada tahun ini. Namun, ia menegaskan bentuk inovasi pada ranah pelayanan pajak.

Menurutnya, imbauan pemerintah pusat jangan sampai disalahartikan daerah dengan memperkenalkan pungutan baru, baik pajak maupun retribusi daerah. Inovasi pelayanan dilakukan untuk memotivasi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah.

"Untuk mengatasi dampak pandemi silahkan berinovasi memberikan keringanan dan kemudahan kepada wajib pajak supaya bisa tingkatkan PAD. Jadi bukan ciptakan jenis pajak baru," katanya dalam rapat evaluasi target dan pendapatan daerah, dikutip pada Rabu (11/8/2021).

Hendriwan menambahkan pemerintah pusat juga membutuhkan bantuan pemda untuk menyampaikan realisasi terkini pendapatan daerah khususnya komponen pembentuk pendapatan asli daerah (PAD) di antaranya realisasi penerimaan per jenis pajak minimal pada semester I/2021.

Menurutnya, belum semua pemda menyampaikan data terperinci realisasi penerimaan per jenis pajak kepada pemerintah pusat. Hingga 31 Juli 2021, baru 360 pemda yang terdiri atas 24 pemprov dan 336 kabupaten/kota sudah menyampaikan data.

Data yang disetor akan menjadi basis perumusan kebijakan pemerintah pusat dalam mengoptimalisasi PAD. Selain itu, dalam waktu dekat, realisasi pendapatan daerah juga menjadi bahan perumusan kebijakan fiskal daerah dalam jangka dekat.

"Jadi mohon disampaikan kepada daerah yang belum memberikan data supaya bisa menjadi bahan masukan perumusan kebijakan dan juga data itu menjadi bahan dalam Ratas dengan presiden," tutur Hendriwan. (rig)