UTANG PEMERINTAH

Pembiayaan Utang APBN Turun 62 Persen, Begini Penjelasan Sri Mulyani

Dian Kurniati | Minggu, 29 Mei 2022 | 14:00 WIB
Pembiayaan Utang APBN Turun 62 Persen, Begini Penjelasan Sri Mulyani

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat memberikan paparan dalam konferensi pers APBN Kita.

JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Keuangan mencatat pembiayaan utang pemerintah hingga April 2022 sudah mencapai Rp155,9 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan realisasi pembiayaan utang tersebut turun 62% ketimbang periode yang sama tahun lalu senilai Rp414,9 triliun. Menurutnya, penurunan pembiayaan utang itu menandakan konsolidasi fiskal yang mulai berjalan.

"Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan tahun lalu yang posisi April kita pembiayaan utangnya Rp414,9 triliun. Jadi ini drop 62,4%," katanya dalam konferensi pers APBN Kita, dikutip pada Minggu (29/5/2022).

Baca Juga:
Catat! Pengkreditan Pajak Masukan yang Ditagih dengan SKP Tak Berubah

Sri Mulyani menuturkan realisasi pembiayaan utang tersebut setara dengan 16% dari target senilai Rp973,6 triliun. Apabila diperinci, penerbitan SBN hingga April 2022 mencapai Rp142,2 triliun. Angka itu turun 65% dari periode yang sama 2021.

Pada saat bersamaan, nilai pinjaman negara mencapai Rp13,6 triliun atau turun 857% secara tahunan. "Ini menggambarkan APBN sudah mulai terjadi konsolidasi atau pemulihan," ujar menkeu.

Dengan realisasi pembiayaan tersebut, posisi utang pemerintah hingga akhir April 2022 mencapai Rp7.040,32 triliun atau setara dengan 39% terhadap PDB. Rasio tersebut turun dibandingkan dengan posisi akhir bulan sebelumnya sebesar 40,39%.

Baca Juga:
Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Utang pemerintah masih didominasi utang dalam bentuk surat berharga negara (SBN). Kontribusi SBN terhadap stok utang pemerintah mencapai Rp6.228,9 triliun atau 88,47%.

SBN dalam mata uang rupiah mencapai Rp4.993,48 triliun, sementara dalam valuta asing Rp1.235,41 triliun. Keduanya diterbitkan dalam bentuk surat utang negara dan surat berharga syariah negara.

Sementara itu, komposisi utang pinjaman dari pinjaman tercatat hanya Rp811,42 triliun atau 11,53%. Angka itu terdiri atas pinjaman dalam negeri Rp14,1 triliun dan pinjaman luar negeri Rp797,32 triliun. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:30 WIB THAILAND

Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra