Pemberian Insentif Beralih ke BKPM? Ini Kata DJP

JAKARTA, DDTCNews - Skema pemberian insentif fiskal akan bergeser dari Kementerian Keuangan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melalui Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2019. Otoritas pajak menyebutkan perubahan kebijakan itu hanya bersifat prosedural.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama mengatakan peralihan kewenangan pemberian insentif kepada BKPM hanya bersifat prosedural. Sementara itu, subtansi pemberian insentif tetap berada di Kemenkeu dengan landasan aturan yang telah berlaku.

"Pengawasan [pemberian insentif] tetap di DJP dan sekarang pun ada prosedurnya selama ini. Jadi ini hanya pendelegasiannya saja," katanya di Kantor Pusat PLN, Jumat (31/1/2020).

Lebih lanjut Hestu menjelaskan skema pemberian insentif yang beralih kepada BKPM itu dimaksudkan agar proses administrasi dapat berjalan efektif. Sementara itu, subtansi terkait dengan syarat untuk mendapatkan insentif masih berada di tangan DJP melalui fungsi pejabat penghubung.

Adapun terkait revisi beleid, khususnya untuk tax holiday akan dilakukan dengan satu paket perubahan. Adapaun poin utama dari perubahan beleid tersebut ialah terkait dengan mekanisme pemberian insentif di luar 18 sektor usaha pionir sebagaimana diatur dalam PMK No.150/2018.

"Untuk yang diluar industri prioritas itu sedang didiskusikan bagaimana mekanismenya itu sedang dikomunikasikan. untuk revisi PMK itu nantinya akan jadi satu saja," ungkap Hestu.

Seperti yang diketahui, Instruksi Presiden No.7/2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha menjadi dasar hukum untuk mengalihkan kewenangan Kemenkeu kepada BKPM dalam memberikan fasilitas fiskal.

Beleid tersebut merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang (UU) No.25/2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Pemerintah (PP) No.24/2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Merujuk pernyataan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, pihaknya tidak akan terlibat langsung dalam urusan teknis terkait dengan tata cara pemberian insentif. Pejabat penghubung dari kementerian terkait akan menjadi pintu masuk pelaku usaha untuk dapat menikmati insentif fiskal.

Pelimpahan kewenangan ini tidak hanya berlaku untuk urusan insentif fiskal seperti tax holiday dan tax allowance. Nantinya, berbagai perizinan dari 25 K/L akan beralih kewenangannya kepada BKPM. (Bsi)