PERLAKUAN PERPAJAKAN LPI

Pembentukan Dana Cadangan Wajib Jadi Pengurang Penghasilan Bruto LPI

Muhamad Wildan | Jumat, 22 Januari 2021 | 14:10 WIB
Pembentukan Dana Cadangan Wajib Jadi Pengurang Penghasilan Bruto LPI

Ketua DPR Puan Maharani (kedua kanan) berbincang dengan Menteri BUMN Erick Thohir (tengah), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kedua kiri), Dua Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel (kiri) dan Azis Syamsuddin (kanan) usai menggelar pertemuan tertutup di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/1/2021). Rapat tersebut membahas pembentukan Dewan Pengawas Lembaga Pengelola Investasi (LPI). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/wsj.

JAKARTA, DDTCNews – Pembentukan dana cadangan wajib dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto oleh lembaga Pengelola Investasi (LPI).

Rencana kebijakan ini dimuat dalam Pasal 10 RPP Perlakuan Perpajakan LPI. Dalam Pasal tersebut disebutkan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sesuai dengan UU PPh merupakan beban-beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto oleh LPI.

“Termasuk beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto … adalah pembentukan dana cadangan wajib,” demikian bunyi Pasal 10 ayat (2) RPP tersebut, dikutip pada Jumat (22/1/2021).

Baca Juga:
Baru Berlaku 3 Tahun, Pemerintah Revisi PP Soal Izin Berbasis Risiko

Dalam Pasal 50 PP 74/2020, laba yang diperoleh LPI salah satunya digunakan untuk cadangan wajib. Bagian laba yang digunakan untuk cadangan wajib paling sedikit sebesar 10% dari laba. Pembentukan cadangan wajib harus dilakukan oleh LPI hingga mencapai 50% dari modal LPI.

Pemerintah berargumen masuknya pembentukan dana cadangan wajib sebagai pengurang penghasilan bruto LPI diperlukan untuk memberi dukungan terhadap program pemerintah dalam mengelola investasi melalui LPI.

"Pembebanan atas pembentukan dana cadangan wajib diharapkan dapat menguatkan dan membantu kinerja LPI dalam melakukan pengelolaan investasi," bunyi bagian penjelasan Pasal 10 ayat (2) RPP tersebut.

Baca Juga:
Reformasi Pajak 1983, RI Ingin Lepas dari Ketergantungan Sektor Migas

Pada Pasal 10 ayat (3) RPP tersebut ditegaskan pembentukan dana cadangan wajib yang dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto hanyalah sebesar cadangan wajib yang dibentuk pada tahun sebelumnya.

Pembentukan dana cadangan wajib yang dapat dijadikan beban pengurang penghasilan bruto hanya diperbolehkan hingga pada tahun pajak ketika cadangan wajib LPI untuk pertama kalinya sudah mencapai 50% atau pada tahun pajak ketika LPI untuk pertama kalinya membagikan dividen atau bagian laba kepada pemerintah. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 05 September 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Anggaran Subsidi Energi Era Prabowo-Gibran Dipangkas Rp1,1 Triliun

Sabtu, 31 Agustus 2024 | 09:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Prabowo-Gibran Diharapkan Lanjutkan Implementasi UU Cipta Kerja

Jumat, 21 Juni 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Baru Berlaku 3 Tahun, Pemerintah Revisi PP Soal Izin Berbasis Risiko

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN