Pemanfaatan Insentif Pajak Baru 24,6%, Sri Mulyani Minta Ini ke DJP

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali meminta pegawai Ditjen Pajak (DJP) untuk menggencarkan sosialisasi mengenai insentif pajak bagi dunia usaha. Permintaan ini disampaikan karena realisasi pemanfaatan insentif masih rendah.

Sri Mulyani mengatakan pemerintah telah memberikan berbagai insentif pajak untuk membantu dunia usaha senilai Rp120,61 triliun hingga Desember 2020. Namun, hingga 14 Oktober 2020, realisasi pemanfaatan insentif pajak tersebut baru Rp29,68 triliun atau 24,6%.

"Kami tetap akan berharap supaya seluruh jajaran Ditjen Pajak juga tidak henti-hentinya menjelaskan ke masyarakat, saat ini ada insentif," katanya dalam acara Spectaxcular 2020, Jumat (23/10/2020).

Sri Mulyani mengatakan pemerintah memberikan insentif pajak agar para wajib pajak mampu bertahan menghadapi tekanan pandemi Covid-19. Setelah pandemi berakhir dan ekonomi berangsur pulih, dia berharap para wajib pajak dapat kembali membayar pajaknya.

Insentif pajak tersebut berupa pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP), pembebasan PPh Pasal 22 impor, diskon angsuran 50% PPh Pasal 25, restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) dipercepat, dan penurunan tarif PPh badan dari 25% menjadi 22%.

Jika diperinci, realisasi pemanfaatan insentif terbesar adalah diskon angsuran PPh Pasal 25. Realisasi pemanfaatan insentif ini tercatat senilai Rp10,19 triliun. Realisasi itu setara 71% dari alokasi Rp14,4 triliun. Semula, diskon sebesar 30%. Sekarang, diskon sudah bertambah menjadi 50%.

Realisasi pemanfaatan insentif pembebasan PPh Pasal 22 impor senilai Rp7,33 triliun atau 50% dari yang ditargetkan Rp14,75 triliun. Sementara pemanfaatan insentif penurunan tarif PPh badan tercatat Rp6,82 triliun atau 34% dari pagu Rp20 triliun.

Pada insentif restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) dipercepat, realisasinya tercatat Rp3,16 triliun atau 55% dari pagu Rp5,8 triliun. Adapun realisasi paling kecil terjadi pada insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) yang hanya Rp2,18 triliun atau 5,5% dari yang ditargetkan 39,66 triliun.

Sri Mulyani berharap makin banyak wajib pajak yang memanfaatkan insentif tersebut. Setelah pandemi berakhir, dia ingin penerimaan pajak segera membaik agar konsolidasi fiskal dapat tercapai. Simak artikel ‘Konsolidasi Fiskal, Sri Mulyani Minta Pegawai DJP Bersiap’.

"Kita tetap memberikan berbagai insentif agar wajib pajak bisa bertahan dan bisa pulih kembali. Itu sesuatu tantangan yang tidak mudah bagi kita semua," ujarnya. (kaw)