Pastikan Data Wajib Pajak Valid dan Terkini, DJP Lakukan Ini

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) terus melakukan penguatan basis pajak. Salah satunya melalui kegiatan pengumpulan data lapangan (KPDL). Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Rabu (10/11/2021).

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak (DJP) Neilmaldrin Noor mengatakan penguatan basis pajak menjadi perhatian tersendiri bagi otoritas. Dengan demikian, kegiatan mengumpulkan basis data yang berkualitas terus dilakukan.

“Kegiatan pengumpulan data lapangan WP merupakan tugas dan fungsi pokok petugas pajak. Reformasi perpajakan yang secara bertahap dilakukan juga berfungsi untuk memperkuat basis pajak yang adil dan merata,” ujarnya.

KPDL adalah kegiatan yang dilakukan DJP dan/atau pihak eksternal berdasarkan perjanjian kerja sama dengan DJP untuk mengumpulkan data dan/atau informasi pada lokasi tempat tinggal/kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha/harta wajib pajak. Simak ‘Apa Itu KPDL Wajib Pajak?’.

Selain mengenai KPDL, masih ada pula bahasan terkait dengan natura dan/atau kenikmatan (fringe benefit) yang menjadi objek pajak. Selain itu, ada pula bahasan terkait dengan penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dalam penanganan sengketa pajak.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

Evaluasi Secara Periodik

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Neilmaldrin Noor mengatakan data yang telah terkumpul dan teruji kualitasnya, termasuk hasil pelaksanaan KPDL, menjadi kekuatan DJP untuk membuktikan kebenaran pelaksanaan kewajiban WP.

“Data yang telah ada di basis pajak DJP pun terus dilakukan pemantauan dan evaluasi secara periodik dan berjenjang. Hal tersebut bertujuan agar data yang telah ada tetap valid dan merupakan data terkini,” katanya. (DDTCNews)

4 Tujuan Kunjungan Pegawai Pajak

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Neilmaldrin Noor mengatakan setidaknya ada 4 tujuan utama pegawai kantor pajak terjun ke lapangan dan menemui wajib pajak. Pertama, melakukan klarifikasi data kepada wajib pajak secara langsung.

Kedua, melakukan pembaruan basis data. Ketiga, memberikan penyuluhan kepada wajib pajak. Keempat, memenuhi tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh kepala KPP. Simak Fokus Kunjungan Dijalankan, ‘Surat Cinta’ Disampaikan. (DDTCNews)

Natura Jadi Objek Pajak

Staf Ahli Menkeu Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan natura dan kenikmatan yang didapatkan oleh karyawan dari perusahaannya, seperti rumah dan mobil, selama ini masih belum menjadi penghasilan bagi penerima dan bukan biaya bagi pemberinya.

Yon mengatakan nantinya pemerintah akan mengatur secara lebih terperinci mengenai ketentuan baru natura yang sudah diamanatkan dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) ini. (DDTCNews/Bisnis Indonesia)

Memprediksi Putusan Pengadilan Pajak

Staf Ahli Menkeu Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak Iwan Djuniardi mengatakan DJP mulai merintis penggunaan AI dalam memprediksi putusan pengadilan pajak. Hasil dari aplikasi purwarupa tersebut menunjukkan akurasi tinggi hingga 94%.

AI juga digunakan untuk mendeteksi perilaku wajib pajak saat berperkara di pengadilan. Fitur early system warning pada aplikasi berguna sebagai alat untuk mendeteksi kejanggalan putusan dan kemungkinan hidden action wajib pajak seperti korupsi, kolusi, dan penyuapan.

“Jadi, teknologi ini juga bisa digunakan sebagai alat analisis kinerja hakim dan sebagai alat deteksi inkonsistensi putusan pengadilan dengan kasus sengketa pajak yang mirip. Nanti akan terlihat adanya anomali dalam sistem," ujar Iwan. Simak ‘Terkait dengan Sengketa Pajak, DJP Pakai Teknologi AI untuk Ini’. (DDTCNews)

Pemanfaatan Tax Holiday

Analis Kebijakan Pajak Penghasilan BKF Kemenkeu Wahyu Hidayat mengatakan dari 82 penanaman modal yang sudah memperoleh tax holiday hingga Oktober 2021, tidak ada yang bergerak di bidang industri farmasi.

Data pada Online Single Submission (OSS) menunjukkan ada 1 wajib pajak pada industri farmasi yang eligible memperoleh tax holiday tetapi belum mengajukan permohonan. Kemenkeu telah berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian untuk mendorong pemanfaatan insentif. (DDTCNews)

Penempatan SAL

Kementerian Keuangan mengatur ketentuan khusus mengenai penempatan saldo anggaran lebih (SAL) pada instrumen keuangan jangka pendek. Dalam Pasal 1 nomor 12 PMK 147/2021, instrumen keuangan jangka pendek adalah kontrak yang mengakibatkan timbulnya aset keuangan jangka pendek bagi pemerintah dan kewajiban keuangan atau instrumen ekuitas bagi entitas lainnya.

"Bendahara umum negara (BUN)/kuasa BUN dapat menempatkan SAL yang berada pada rekening lainnya milik BUN ... pada instrumen keuangan jangka pendek," bunyi Pasal 13 ayat (1) PMK 147/2021. (DDTCNews/Kontan)

Penerimaan PPN dan PPnBM

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Neilmaldrin Noor mengatakan pemulihan aktivitas ekonomi akan mendorong kenaikan penerimaan PPN dan PPnBM pada tahun depan.

Selain itu, tren penerimaan pajak sudah mengalami perbaikan dalam beberapa bulan terakhir. Performa ini diproyeksi akan berlanjut pada tahun depan. Selain itu, penetapan target dalam APBN 2022 juga masih menggunakan basis kinerja penerimaan pada paruh pertama tahun ini. (Kontan)

RUU HKPD

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menilai revisi UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), melalui RUU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), perlu dirancang untuk mengurangi ketergantungan keuangan daerah kepada pemerintah pusat.

RUU itu memang memuat simplifikasi jumlah jenis pajak daerah. Namun, regulasi PDRD yang telah diterapkan pada masa sebelumnya masih belum mampu mengurangi ketergantungan fiskal daerah. Hingga saat ini, sebagian besar daerah masih memiliki pendapatan asli daerah (PAD) yang rendah.

KPPOD menyarankan pengaturan tarif dan mekanisme perpajakan pada RUU HKPD dirancang sejalan dengan upaya memperkuat daya saing dan membenahi ekosistem investasi di daerah. Penguatan daya saing juga perlu didukung oleh konsistensi penerimaan. Simak pula Fokus Ketika Fiskal Daerah Tak Kunjung Mandiri. (DDTCNews/Bisnis Indonesia/Kontan)

Pemanfaatan Insentif Pajak

Realisasi insentif perpajakan untuk dunia usaha dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN) telah mencapai Rp61,17 triliun per 5 November 2021.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan realisasi tersebut setara 97,4% dari pagu Rp62,83 triliun. Dengan capaian tersebut, pagu insentif perpajakan kini hanya tersisa Rp1,66 triliun hingga akhir tahun.

"Mendekati akhir tahun 2021, apabila masih ada diperlukan perubahan alokasi anggaran maka perlu segera dilakukan pergeseran anggaran," katanya. Simak ‘6 Hari Lagi Deadline Pemberitahuan Pakai Diskon Angsuran PPh Pasal 25’. (DDTCNews) (kaw)