Pasang Posisi, Uni Eropa Siap Lancarkan Aksi Unilateral Pajak Digital

BRUSSELS, DDTCNews – Komisi Eropa memastikan kesiapannya untuk menerapkan pajak digital secara unilateral apabila proses perumusan konsensus global oleh OECD ditunda sampai dengan pertengahan tahun depan.

Wakil Presiden Eksekutif Komisi Eropa Valdis Dombrovskis mengatakan proposal pajak digital Uni Eropa yang berlaku untuk seluruh negara anggota sudah siap dirilis. Menurutnya, proposal pajak digital Uni Eropa akan menjadi sangat penting.

"Kami siap untuk mengajukan proposal perpajakan digital pada tingkat Uni Eropa, karena kami ingin menghindari fragmentasi pasar tunggal jika setiap negara anggota memperkenalkan pajak digital yang berbeda-beda," katanya, dikutip Rabu (21/10/2020).

Dombrovskis menilai konsolidasi kebijakan pajak digital juga menjadi hal yang mendesak untuk segera dilakukan untuk mencegah distorsi kebijakan sesama negara anggota dalam implementasi pasar tunggal Eropa.

Apalagi, beberapa anggota sudah meloloskan kebijakan pajak digital di parlemen antara lain seperti Italia, Spanyol dan Prancis. Ketiga negara tersebut saat ini sudah memiliki instrumen unilateral pajak digital karena sudah mendapatkan restu politik di parlemen.

Selain itu, lanjut Dombrovskis, proposal pajak digital Uni Eropa ini menjadi upaya organisasi untuk memastikan para perusahaan digital multinasional membayar pajak secara adil atas operasionalnya di pasar Eropa.

Dombrovskis juga memastikan Uni Eropa tidak akan tinggal diam apabila AS melancarkan aksi retaliasi. Menurutnya, kebijakan perpajakan sepenuhnya hak kedaulatan fiskal negara dan seharusnya tidak diintervensi secara agresif oleh AS.

"AS tidak memiliki hak untuk ikut campur. Posisi Uni Eropa sudah jelas, perpajakan merupakan hak kedaulatan negara dan kami tidak mengizinkan negara ketiga mencampuri hak perpajakan negara anggota," tuturnya seperti dilansir politico.com.

Dia menambahkan ketegangan hubungan ekonomi Uni Eropa dengan AS tidak hanya berkutat pada aspek perpajakan perusahaan digital. Sengketa dagang di WTO terkait dengan subsidi negara kepada Boeing dan Airbus juga belum sepenuhnya terselesaikan.

Menurut Dombrovskis, kedua kubu belum menemui kesepakatan untuk penyelesaian sengketa dagang yang berlaku surut untuk subsidi negara yang diberikan di masa lalu sebelum kasus dibawa ke ranah WTO.