AMERIKA SERIKAT

Parlemen Usul Pengenaan Pajak atas Dana Pensiun

Redaksi DDTCNews | Rabu, 21 Agustus 2019 | 17:35 WIB
Parlemen Usul Pengenaan Pajak  atas Dana Pensiun

Frank Ryan. (foto: penncapital-star.com)

HARRISBURG, PENNSYLVANIA, DDTCNews – Anggota parlemen dari Partai Republik Frank Ryan secara resmi merilis usulan untuk menghapus pajak properti sekolah pada Selasa (20/8/2019). Dia juga mengusulkan kenaikan tarif pajak lain dan mengenakan pajak atas pendapatan pensiun.

Frank Ryan mengadakan konferensi pers di Capitol guna merilis rancangan undang-undangnya. RUU tersebut memuat usulan untuk meningkatkan tarif pajak penghasilan dan penjualan. Kenaikan tarif ditujukan untuk mengganti pendapatan senilai US$15 miliar (sekitar Rp213,4 triliun) yang diperoleh dari pajak properti saat ini.

“Jika kita tidak segera menyelesaikannya, masalah ini tidak akan berakhir. Ini saatnya kita bertindak," ujar Ryan, Rabu (21/8/2019), seperti dilansirpenncapital-star.com.

Baca Juga:
Trump Ancam BRICS dengan Bea Masuk 100 Persen, Ternyata Ini Sebabnya

Rencana tersebut akan menetapkan tarif tambahan atas pajak penghasilan lokal sebesar 1,85% dari tarif 3,07% yang berlaku di Pennsylvania saat ini. Ryan juga menyerukan penambahan tarif atas pajak penjualan lokal sebesar 2%, di atas tarif pajak penjualan negara saat ini sebesar 6%.

Pajak penjualan lokal tersebut juga akan dikenakan pada makanan dan pakaian, yang saat ini dibebaskan dari pajak penjualan negara. Selanjutnya, atas dana yang terkumpul dari tarif baru tersebut akan langsung di distribusikan ke anggaran sekolah tanpa melalui kas pemerintah negara bagian.

Lebih lanjut, hal paling kontroversial dari rencana Ryan adalah adanya seruan untuk mengenakan pajak 5% atas penghasilan pensiun. Dari tarif tersebut, 3% di antaranya akan masuk pada kas negara bagian, sedangkan 1,85% akan didistribusikan ke kas sekolah.

Baca Juga:
Vietnam Perpanjang Insentif Pajak Hingga 2025, Sektor Properti Melesat

Adapun rencana atas pajak pensiun ini ditentang oleh sebagian besar gerakan pajak anti-properti dan anggota parlemen lainnya. Senator Mario Scavello, seorang penentang pajak properti mengatakan kepada Ryan dalam persidangan pekan lalu bahwa ia tidak dapat sepakat untuk memungut pajak pensiun pada para lansia.

Namun, Ryan mengatakan rencana itu tidak akan membebani pembayar jaminan sosial. Hal ini karena pajak hanya dikenakan atas pensiun atau penghasilan 401k (jenis pensiun yang dibayar dari sebagian gaji). Oleh sebab itu, Ryan menganggap pajak pensiun tidak akan membebani kontribusi individu.

Ryan memperkirakan jika diakumulasikan, para lansia saat ini membayar pajak properti senilai US$3,4 miliar (sekitar Rp48,4 triliun). Jika aturan pajak baru diterapkan lansia cukup membayar pajak atas penisun yang jika diakumulasikan senilai US$1,4 miliar (sekitar Rp19,9 triliun).

Jim Rodkey dari PA Property Rights Association medukung rencana yang di gagas Ryan.. Dia mengatakan para lansia secara tidak langsung sudah membayar pajak atas pendapatan pensiun mereka. Seperti dilansir pennlive.com, uang yang mereka gunakan untuk membayar tagihan pajak properti juga berasal dari pendapatan pensiun mereka. (MG-nor/kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 01 Desember 2024 | 15:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Ancam BRICS dengan Bea Masuk 100 Persen, Ternyata Ini Sebabnya

Sabtu, 30 November 2024 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Langsung Kenakan Bea Masuk Impor dari Meksiko, Kanada, dan China

Jumat, 29 November 2024 | 19:15 WIB AMERIKA SERIKAT

Biden Harap Trump Batalkan Kebijakan Bea Masuknya

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA BATAM

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bagaimana Cara Peroleh Diskon 50 Persen Listrik Januari-Februari 2025?

Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan