AMERIKA SERIKAT

Parlemen Usul Pengenaan Pajak atas Dana Pensiun

Redaksi DDTCNews | Rabu, 21 Agustus 2019 | 17:35 WIB
Parlemen Usul Pengenaan Pajak  atas Dana Pensiun

Frank Ryan. (foto: penncapital-star.com)

HARRISBURG, PENNSYLVANIA, DDTCNews – Anggota parlemen dari Partai Republik Frank Ryan secara resmi merilis usulan untuk menghapus pajak properti sekolah pada Selasa (20/8/2019). Dia juga mengusulkan kenaikan tarif pajak lain dan mengenakan pajak atas pendapatan pensiun.

Frank Ryan mengadakan konferensi pers di Capitol guna merilis rancangan undang-undangnya. RUU tersebut memuat usulan untuk meningkatkan tarif pajak penghasilan dan penjualan. Kenaikan tarif ditujukan untuk mengganti pendapatan senilai US$15 miliar (sekitar Rp213,4 triliun) yang diperoleh dari pajak properti saat ini.

“Jika kita tidak segera menyelesaikannya, masalah ini tidak akan berakhir. Ini saatnya kita bertindak," ujar Ryan, Rabu (21/8/2019), seperti dilansirpenncapital-star.com.

Baca Juga:
Trump Tunda Bea Masuk 25 Persen untuk Produk Asal Kanada dan Meksiko

Rencana tersebut akan menetapkan tarif tambahan atas pajak penghasilan lokal sebesar 1,85% dari tarif 3,07% yang berlaku di Pennsylvania saat ini. Ryan juga menyerukan penambahan tarif atas pajak penjualan lokal sebesar 2%, di atas tarif pajak penjualan negara saat ini sebesar 6%.

Pajak penjualan lokal tersebut juga akan dikenakan pada makanan dan pakaian, yang saat ini dibebaskan dari pajak penjualan negara. Selanjutnya, atas dana yang terkumpul dari tarif baru tersebut akan langsung di distribusikan ke anggaran sekolah tanpa melalui kas pemerintah negara bagian.

Lebih lanjut, hal paling kontroversial dari rencana Ryan adalah adanya seruan untuk mengenakan pajak 5% atas penghasilan pensiun. Dari tarif tersebut, 3% di antaranya akan masuk pada kas negara bagian, sedangkan 1,85% akan didistribusikan ke kas sekolah.

Baca Juga:
Retaliasi China, Produk Asal AS Bakal Dikenai Bea Masuk Tambahan

Adapun rencana atas pajak pensiun ini ditentang oleh sebagian besar gerakan pajak anti-properti dan anggota parlemen lainnya. Senator Mario Scavello, seorang penentang pajak properti mengatakan kepada Ryan dalam persidangan pekan lalu bahwa ia tidak dapat sepakat untuk memungut pajak pensiun pada para lansia.

Namun, Ryan mengatakan rencana itu tidak akan membebani pembayar jaminan sosial. Hal ini karena pajak hanya dikenakan atas pensiun atau penghasilan 401k (jenis pensiun yang dibayar dari sebagian gaji). Oleh sebab itu, Ryan menganggap pajak pensiun tidak akan membebani kontribusi individu.

Ryan memperkirakan jika diakumulasikan, para lansia saat ini membayar pajak properti senilai US$3,4 miliar (sekitar Rp48,4 triliun). Jika aturan pajak baru diterapkan lansia cukup membayar pajak atas penisun yang jika diakumulasikan senilai US$1,4 miliar (sekitar Rp19,9 triliun).

Jim Rodkey dari PA Property Rights Association medukung rencana yang di gagas Ryan.. Dia mengatakan para lansia secara tidak langsung sudah membayar pajak atas pendapatan pensiun mereka. Seperti dilansir pennlive.com, uang yang mereka gunakan untuk membayar tagihan pajak properti juga berasal dari pendapatan pensiun mereka. (MG-nor/kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 05 Februari 2025 | 14:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Tunda Bea Masuk 25 Persen untuk Produk Asal Kanada dan Meksiko

Selasa, 04 Februari 2025 | 13:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Cegah Penerapan UTPR Pajak Minimum Global, AS Siapkan Skema Retaliasi

Senin, 03 Februari 2025 | 08:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Presiden Trump Siapkan Tarif Bea Masuk untuk Impor dari Uni Eropa

BERITA PILIHAN
Rabu, 05 Februari 2025 | 19:30 WIB BEA CUKAI PURWOKERTO

DJBC Cegat Mobil Penumpang di Banyumas, Angkut 280.000 Rokok Ilegal

Rabu, 05 Februari 2025 | 19:00 WIB CORETAX SYSTEM

Bukti Potong Dibuat Pakai NPWP Sementara, Perhatikan Konsekuensinya

Rabu, 05 Februari 2025 | 18:30 WIB PMK 136/2024

Definisi Pajak Tercakup Menurut Ketentuan Pajak Minimum Global

Rabu, 05 Februari 2025 | 18:17 WIB KAMUS PAJAK

Apa Itu Pajak Minimum Global? (Update PMK 136/2024)

Rabu, 05 Februari 2025 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pengecer Boleh Jualan Lagi, UMKM Dijamin Tetap Dapat Pasokan Elpiji

Rabu, 05 Februari 2025 | 14:11 WIB KONSULTASI CORETAX

Kendala NIK Tidak Valid di Coretax DJP, Bagaimana Cara Mengatasinya?

Rabu, 05 Februari 2025 | 14:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Tunda Bea Masuk 25 Persen untuk Produk Asal Kanada dan Meksiko