KABUPATEN GIANYAR

Pariwisata Kembali Dibuka, Target Pajak Ditargetkan Tercapai

Muhamad Wildan | Kamis, 04 November 2021 | 15:37 WIB
Pariwisata Kembali Dibuka, Target Pajak Ditargetkan Tercapai

Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gianyar Moch. Luqman Hakim. 

GIANYAR, DDTCNews - Penerimaan pajak dieskpektasikan akan mengalami pemulihan seiring mulai menggeliatnya industri pariwisata di Bali.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gianyar Moch. Luqman Hakim mengatakan realisasi penerimaan pajak KPP Pratama Gianyar per awal November 2021 sudah mencapai Rp440,8 miliar atau 75,9% dari target senilai Rp580,9 miliar.

Bila tidak ada hambatan, ujarnya, KPP Pratama Gianyar optimistis bisa merealisasikan penerimaan pajak setidaknya sebesar 97% dari target yang telah ditetapkan.

Baca Juga:
9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

"Kalau 2 bulan terakhir kami bisa mengapitalisasi seluruh potensi yang ada, saya yakin kami bisa mencapai 100% sesuai dengan harapan Pak Dirjen," ujar Luqman saat ditemui DDTCNews di kantornya, Kamis (4/11/2021).

Berdasarkan catatan KPP Pratama Gianyar, sektor yang mencatatkan pertumbuhan setoran pajak pada beberapa bulan terakhir adalah sektor konstruksi, jasa keuangan, dan sektor manufaktur.

Setoran pajak sektor konstruksi tercatat mengalami pertumbuhan positif berkat proyek pemerintah, sedangkan setoran pajan dari jasa keuangan cenderung disokong oleh PPh final bunga deposito. Adapun setoran pajak sektor manufaktur mengalami pertumbuhan berkat adanya industri minuman yang berkembang pesat di Gianyar.

Baca Juga:
Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Guna meningkatkan penerimaan pajak hingga akhir tahun, Luqman mengatakan KPP Pratama Gianyar juga akan melakukan extra effort melalui pengujian kepatuhan materiel. Per Oktober 2021, realisasi penerimaan pajak dari aktivitas pengawasan sudah mencapai Rp21,4 miliar atau 72,3% dari target extra effort senilai Rp29,7 miliar.

Meski melakukan pengawasan terhadap kepatuhan materiel wajib pajak, Luqman mengatakan DJP akan tetap memperhatikan ability to pay dari wajib pajak.

"Pada 2021 kami bertekad dan berusaha untuk bisa pecah telor mencapai target 100%. Memang tidak mudah tapi bukan berarti tidak mungkin," ujar Luqman. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA BATAM

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar

Selasa, 24 Desember 2024 | 18:00 WIB KANWIL DJP JAKARTA BARAT

Hingga November, Kanwil DJP Jakbar Kumpulkan Pajak Rp57,67 Triliun

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA BATAM

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bagaimana Cara Peroleh Diskon 50 Persen Listrik Januari-Februari 2025?

Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan