AMERIKA SERIKAT

Paradise Papers Ungkap Skema Penyelundupan Pajak Apple

Redaksi DDTCNews | Kamis, 09 November 2017 | 14:46 WIB
Paradise Papers Ungkap Skema Penyelundupan Pajak Apple

NEW YORK – Dokumen Paradise Papers yang baru-baru ini dirilis media internasional ikut mengungkap skema perpajakan yang dilakukan perusahan multinasional seperti Apple. Dikutip dari New York Times, pada Mei 2013, CEO Apple Tim Cook menghadapi pemeriksaan oleh subkomite investigasi Senat Amerika Serikat (AS).

Setelah pemeriksaan panjang, komite menemukan bahwa Apple tidak membayar pajak senilai puluhan miliar dolar AS dengan mengalihkan keuntungan mereka ke divisi di Irlandia yang disebut oleh senat sebagai ‘perusahaan hantu’.

"Kami membayar setiap dolar dari pajak yang harus kami bayar. Kami tidak menggantungkan diri pada penipuan pajak. Kami tidak menyimpan uang di Pulau Karibia,” kata Cook ketika itu.

Baca Juga:
Trump Langsung Kenakan Bea Masuk Impor dari Meksiko, Kanada, dan China

Apa yang dikatakan oleh Cook memang benar, karena Apple ternyata memanfaatkan pulau di kawasan Inggris untuk menyelundupkan pajak. Lima bulan setelah kesaksian Cook, pemerintah Irlandia tidak tahan atas tekanan dunia internasional dan mulai menjelaskan celah pada regulasi pajak yang dimanfaatkan oleh Apple.Karena itu, Apple mulai mencari tempat lain yang bisa mereka manfaatkan untuk menyelundupkan pajak.

Dengan bantuan dari para perusahaan hukum yang mengkhususkan diri pada pajak luar negeri, Apple akhirnya memindahkan operasi ke pulau kecil Jersey. Pulau itu biasanya tidak memajaki penghasilan perusahaan. Apple berhasil mendapatkan keuntungan senilai lebih dari USD128 miliar (Rp1.731 triliun) di luar AS, atau mungkin lebih dari itu, dan membuatnya tidak dikenakan pajak oleh pemerintah AS. Semua itu terjadi dalam 10 tahun belakangan.

Usaha Apple untuk mencari tempat rendah pajak baru merupakan temuan dalam dokumen rahasia Appleby, perusahaan hukum asal Bermuda yang menjadikan kaum elit dan golongan kaya raya sebagai klien.

Baca Juga:
AS Bakal Kenakan Bea Masuk Tinggi dan Potong Pajak, Ini Kata BI

Dokumen itu, yang dibagikan oleh International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) didapatkan oleh media Jerman, Süddeutsche Zeitung. Dokumen tersebut menunjukkan bagaimana perusahaan-perusahaan hukum besar membantu klien mereka untuk menemukan kelemahan dalam regulasi pajak sebuah negara.

Klien Appleby mentransfer hak paten, merek dagang dan aset penting lainnya ke perusahaan palsu di luar AS, menghindari pajak senilai miliaran dolar AS. Hak atas merek dagang Swoosh milik Nike, aplikasi Uber, paten Botox Allergan dan teknologi media sosial Facebook semua tersimpan pada perusahaan palsu yang menyebutkan bahwa markas mereka di kantor Appleby di Bermuda dan Grand Cayman.

"Perusahaan multinasional AS adalah ahli dalam menghindari pajak yang tidak hanya mengurangi pajak yang didapatkan oleh AS tapi juga pengumpulan pajak di semua negara," kata Edward D. Kleinbard, mantan penasehat pajak perusahaan.

Strategi pajak yang diterapkan oleh perusahaan besar seperti Apple, Amazon, Google, Starbucks dan lain sebagainya menyebabkan kehilangan penerimaan sebesar USD240 miliar atau sekitar Rp3.246 triliun di berbagai pemerintahan dalam satu tahun, menurut perkiraan dari Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) pada 2015.

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 01 Desember 2024 | 15:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Ancam BRICS dengan Bea Masuk 100 Persen, Ternyata Ini Sebabnya

Sabtu, 30 November 2024 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Langsung Kenakan Bea Masuk Impor dari Meksiko, Kanada, dan China

Jumat, 29 November 2024 | 19:15 WIB AMERIKA SERIKAT

Biden Harap Trump Batalkan Kebijakan Bea Masuknya

Rabu, 20 November 2024 | 17:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

AS Bakal Kenakan Bea Masuk Tinggi dan Potong Pajak, Ini Kata BI

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA BATAM

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bagaimana Cara Peroleh Diskon 50 Persen Listrik Januari-Februari 2025?

Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan