DIALOG 100 EKONOM

Para Ekonom Minta Presiden Jokowi Perhatikan 2 Aspek Ini

Redaksi DDTCNews | Kamis, 17 Oktober 2019 | 15:25 WIB
Para Ekonom Minta Presiden Jokowi Perhatikan 2 Aspek Ini

Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik J. Rachbini.

JAKARTA, DDTCNews – Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik J. Rachbini memberikan sejumlah titipan pesan para pakar ekonomi untuk pemerintahan Jokowi Widodo periode kedua.

Hal tersebut disampaikan saat membuka acara ‘Dialog 100 Ekonom Bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla’ hari ini, Kamis (17/10/2019). Menurutnya, ada dua aspek yang perlu mendapat atensi khusus Presiden Joko Widodo, yaitu sektor manufaktur dan tata kelola anggaran negara.

“Kami berharap Bapak Jokowi yang jago blusukan, untuk pada periode kedua blusukan pada sektor industri,” ujarnya.

Baca Juga:
Rata-Rata Waktu Penyelesaian Pengaduan Perpajakan di DJP Capai 9 Hari

Menurut Didik, sektor industri nasional dalam beberapa tahun terakhir secara konsisten mengalami tekanan. Kontribusinya kepada struktur perekonomian juga terus turun setelah krisis ekonomi pada periode 1997-1998.

Menaruh perhatian kepada sektor industri, lanjut Didik, menjadi kunci pertumbuhan ekonomi nasional agar bisa bergerak naik dari kisaran 5%. Penurunan kinerja sektor manufaktur menjadi tantangan besar dalam memperbaiki neraca perdagangan baik barang dan juga jasa.

Pada saat yang bersamaan, pemerintah perlu meninjau ulang tata kelola APBN. Para ekonom, sambungnya, menilai masih adanya masalah dalam hal pengelolaan belanja dan pengumpulan penerimaan negara.

Baca Juga:
Pedagang Gunakan QRIS untuk Pembayaran, Konsumen Bayar PPN 12 Persen?

“APBN kita dari sisi pengeluaran praktis tidak ada kritik dari aktivitas belanja. Kemudian, pada sisi penerimaan juga masih mengalami hambatan,” imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, ada juga peluncuran buku Kemandirian Ekonomi Gerbang Kesejahteraan: Pemikiran 100 Ekonom Indonesia. Dalam buku tersebut, ada beberapa tulisan mengenai pajak. Salah satu diantaranya adalah tulisan Managing Partner DDTC Darussalam berjudul ‘Pajak, Ekonomi, dan Tahun Politik’. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 27 Desember 2024 | 15:30 WIB LAPORAN TAHUNAN DJP 2023

Rata-Rata Waktu Penyelesaian Pengaduan Perpajakan di DJP Capai 9 Hari

Jumat, 27 Desember 2024 | 15:15 WIB KONSULTASI PAJAK

Pedagang Gunakan QRIS untuk Pembayaran, Konsumen Bayar PPN 12 Persen?

Jumat, 27 Desember 2024 | 14:30 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Yuridis Pengenaan PPN atas Jasa Kecantikan

Jumat, 27 Desember 2024 | 14:00 WIB KELAS PPN

Konsep PPN, Deviasi, dan Isu Kenaikan PPN 12%

BERITA PILIHAN
Jumat, 27 Desember 2024 | 15:30 WIB LAPORAN TAHUNAN DJP 2023

Rata-Rata Waktu Penyelesaian Pengaduan Perpajakan di DJP Capai 9 Hari

Jumat, 27 Desember 2024 | 15:15 WIB KONSULTASI PAJAK

Pedagang Gunakan QRIS untuk Pembayaran, Konsumen Bayar PPN 12 Persen?

Jumat, 27 Desember 2024 | 15:00 WIB KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Pembukuan dalam bidang Kepabeanan?

Jumat, 27 Desember 2024 | 14:30 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Yuridis Pengenaan PPN atas Jasa Kecantikan

Jumat, 27 Desember 2024 | 14:00 WIB KELAS PPN

Konsep PPN, Deviasi, dan Isu Kenaikan PPN 12%

Jumat, 27 Desember 2024 | 13:30 WIB UU HKPD

Berlaku Mulai 5 Januari 2025, Begini Penghitungan Opsen Pajak

Jumat, 27 Desember 2024 | 12:30 WIB LAPORAN BELANJA PERPAJAKAN

Masih Ada Fasilitas Kepabeanan Tak Dimanfaatkan, DJBC Beri Penjelasan

Jumat, 27 Desember 2024 | 12:00 WIB PMK 81/2024

Catat! Dokumen WP Badan Era Coretax Diteken Pakai Sertel Pengurus

Jumat, 27 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 168/2023

Penghitungan PPh 21 Pegawai Tidak Tetap untuk Masa Pajak Desember

Jumat, 27 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Analisis Kesebandingan dalam Tahapan Penerapan PKKU