DIALOG 100 EKONOM

Para Ekonom Minta Presiden Jokowi Perhatikan 2 Aspek Ini

Redaksi DDTCNews | Kamis, 17 Oktober 2019 | 15:25 WIB
Para Ekonom Minta Presiden Jokowi Perhatikan 2 Aspek Ini

Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik J. Rachbini.

JAKARTA, DDTCNews – Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik J. Rachbini memberikan sejumlah titipan pesan para pakar ekonomi untuk pemerintahan Jokowi Widodo periode kedua.

Hal tersebut disampaikan saat membuka acara ‘Dialog 100 Ekonom Bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla’ hari ini, Kamis (17/10/2019). Menurutnya, ada dua aspek yang perlu mendapat atensi khusus Presiden Joko Widodo, yaitu sektor manufaktur dan tata kelola anggaran negara.

“Kami berharap Bapak Jokowi yang jago blusukan, untuk pada periode kedua blusukan pada sektor industri,” ujarnya.

Baca Juga:
Bertambah! Aspek Penelitian Restitusi Dipercepat WP Kriteria Tertentu

Menurut Didik, sektor industri nasional dalam beberapa tahun terakhir secara konsisten mengalami tekanan. Kontribusinya kepada struktur perekonomian juga terus turun setelah krisis ekonomi pada periode 1997-1998.

Menaruh perhatian kepada sektor industri, lanjut Didik, menjadi kunci pertumbuhan ekonomi nasional agar bisa bergerak naik dari kisaran 5%. Penurunan kinerja sektor manufaktur menjadi tantangan besar dalam memperbaiki neraca perdagangan baik barang dan juga jasa.

Pada saat yang bersamaan, pemerintah perlu meninjau ulang tata kelola APBN. Para ekonom, sambungnya, menilai masih adanya masalah dalam hal pengelolaan belanja dan pengumpulan penerimaan negara.

Baca Juga:
Ajukan NPWP Non-Efektif, WP Perlu Cabut Status PKP Dahulu

“APBN kita dari sisi pengeluaran praktis tidak ada kritik dari aktivitas belanja. Kemudian, pada sisi penerimaan juga masih mengalami hambatan,” imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, ada juga peluncuran buku Kemandirian Ekonomi Gerbang Kesejahteraan: Pemikiran 100 Ekonom Indonesia. Dalam buku tersebut, ada beberapa tulisan mengenai pajak. Salah satu diantaranya adalah tulisan Managing Partner DDTC Darussalam berjudul ‘Pajak, Ekonomi, dan Tahun Politik’. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 02 Februari 2025 | 15:30 WIB PMK 119/2024

Bertambah! Aspek Penelitian Restitusi Dipercepat WP Kriteria Tertentu

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ajukan NPWP Non-Efektif, WP Perlu Cabut Status PKP Dahulu

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

DJP Terbitkan Buku Manual Coretax terkait Modul Pembayaran

BERITA PILIHAN
Minggu, 02 Februari 2025 | 15:30 WIB PMK 119/2024

Bertambah! Aspek Penelitian Restitusi Dipercepat WP Kriteria Tertentu

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ajukan NPWP Non-Efektif, WP Perlu Cabut Status PKP Dahulu

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:30 WIB KEPALA BPPK ANDIN HADIYANTO

‘Tak Hanya Unggul Teknis, SDM Kemenkeu Juga Perlu Berintegritas’

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

DJP Terbitkan Buku Manual Coretax terkait Modul Pembayaran

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:15 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Lima Hal yang Membuat Suket PP 55 Dicabut Kantor Pajak

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:00 WIB KOTA BANTUL

Banyak Penambang Tak Terdaftar, Setoran Pajak MBLB Hanya Rp20,9 Juta

Minggu, 02 Februari 2025 | 12:00 WIB CORETAX DJP

PIC Kini Bisa Delegasikan Role Akses Pemindahbukuan di Coretax DJP

Minggu, 02 Februari 2025 | 11:30 WIB KOTA MEDAN

Wah! Medan Bisa Kumpulkan Rp784,16 Miliar dari Opsen Pajak

Minggu, 02 Februari 2025 | 10:30 WIB PMK 116/2024

Organisasi dan Tata Kerja Setkomwasjak, Unduh Peraturannya di Sini