DIALOG 100 EKONOM

Para Ekonom Minta Presiden Jokowi Perhatikan 2 Aspek Ini

Redaksi DDTCNews | Kamis, 17 Oktober 2019 | 15:25 WIB
Para Ekonom Minta Presiden Jokowi Perhatikan 2 Aspek Ini

Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik J. Rachbini.

JAKARTA, DDTCNews – Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik J. Rachbini memberikan sejumlah titipan pesan para pakar ekonomi untuk pemerintahan Jokowi Widodo periode kedua.

Hal tersebut disampaikan saat membuka acara ‘Dialog 100 Ekonom Bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla’ hari ini, Kamis (17/10/2019). Menurutnya, ada dua aspek yang perlu mendapat atensi khusus Presiden Joko Widodo, yaitu sektor manufaktur dan tata kelola anggaran negara.

“Kami berharap Bapak Jokowi yang jago blusukan, untuk pada periode kedua blusukan pada sektor industri,” ujarnya.

Baca Juga:
PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Menurut Didik, sektor industri nasional dalam beberapa tahun terakhir secara konsisten mengalami tekanan. Kontribusinya kepada struktur perekonomian juga terus turun setelah krisis ekonomi pada periode 1997-1998.

Menaruh perhatian kepada sektor industri, lanjut Didik, menjadi kunci pertumbuhan ekonomi nasional agar bisa bergerak naik dari kisaran 5%. Penurunan kinerja sektor manufaktur menjadi tantangan besar dalam memperbaiki neraca perdagangan baik barang dan juga jasa.

Pada saat yang bersamaan, pemerintah perlu meninjau ulang tata kelola APBN. Para ekonom, sambungnya, menilai masih adanya masalah dalam hal pengelolaan belanja dan pengumpulan penerimaan negara.

Baca Juga:
WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

“APBN kita dari sisi pengeluaran praktis tidak ada kritik dari aktivitas belanja. Kemudian, pada sisi penerimaan juga masih mengalami hambatan,” imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, ada juga peluncuran buku Kemandirian Ekonomi Gerbang Kesejahteraan: Pemikiran 100 Ekonom Indonesia. Dalam buku tersebut, ada beberapa tulisan mengenai pajak. Salah satu diantaranya adalah tulisan Managing Partner DDTC Darussalam berjudul ‘Pajak, Ekonomi, dan Tahun Politik’. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN