Paket Kebijakan Pajak Perumahan Dirilis, Begini Isinya

CANBERRA, DDTCNews – Pemerintah Australia mengumumkan paket kebijakan pajak perumahan yang mencakup skema baru untuk pembeli pertama, insentif bagi pensiun, dan aturan yang lebih ketat bagi warga asing.

Menteri Keuangan Scott Morrison mengatakan pemerintah telah menerbitkan rancangan Undang-Undang untuk membentuk skema Super Saver First Home (FHSS). Aturan ini akan memungkinkan pembeli pertama untuk menyimpan deposit dalam akun pensiunnya dan memperoleh insentif pajak serta keuntungan dari penghasilan pensiunan tersebut.

“Keterjangkauan perumahan adalah masalah besar yang mempengaruhi banyak orang Australia. Rencana komprehensif pemerintah akan memperbaiki hasil di seluruh spektrum perumahan, baik dari para tuna wisma dan mereka yang bergantung pada perumahan sosial, untuk pembeli rumah pertama dan para pensiun yang ingin berhemat,” tuturnya, Jumat (21/7).

FHSS akan berlaku untuk iuran sukarela yang dibuat dari tanggal 1 Juli 2017. Kemudian, kontribusi tersebut dapat ditarik untuk deposit rumah mulai tanggal 1 Juli 2018. Atas penghasilan tersebut akan dikenakan pajak sebesar 15%.

Pembeli rumah diberikan waktu 12 bulan setelah menarik tabungannya, kemudian menandatangani kontrak untuk membeli rumah. Kendati demikian, pembeli dapat meminta Australian Taxation Office (ATO) untuk memperpanjang waktu menjadi lebih 12 bulan.

Pemerintah juga mengenalkan Undang-Undang yang mengizinkan warga Australia berusia di atas 65 untuk memberikan kontribusi yang besar terhadap masa pensiun mereka setelah merampingkan harta benda mereka.

Mulai tanggal 1 Juli 2018, dilansir dalam tax-news.com, orang berusia 65 ke atas akan dapat memberikan kontribusi non-konsesional (setelah pajak) ke dalam tabungan pensiun mereka hingga AUD300.000 atau Rp3,1 miliar dari hasil penjualan propertinya.

Usulan terakhir dari paket kebijakan tersebut adalah sebuah proposal untuk mencegah penduduk pajak asing mengklaim pengecualian pajak capital gain (Capital Gain Tax/CGT) saat menjual properti di Australia. Penduduk pajak asing yang memegang properti dapat terus mengklaim pembebasannya sampai 30 Juni 2019. (Amu)