Pajaki Orang Kaya, DJP Perlu Antisipasi Passive Income

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak perlu mengantisipasi struktur penghasilan dari wajib pajak high wealth individual (HWI) atau orang kaya sehingga tarif PPh orang pribadi sebesar 35% atas penghasilan di atas Rp5 miliar dapat diaplikasikan.

Managing Partner DDTC Darussalam mengatakan mayoritas penghasilan dari wajib pajak orang kaya berasal dari passive income. Namun, sebagian besar penghasilan dalam bentuk passive income di Indonesia dikenai PPh final. Belum lagi, dividen sudah dikecualikan dari objek pajak sesuai dengan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja.

"Kita tahu penghasilan HWI justru berasal dari passive income. Mungkin sebagian besar karena mereka pemilik perusahaan, ketika mereka mendapatkan income sebagai pemegang saham itu berupa dividen," katanya, Jumat (3/12/2021).

Untuk itu, lanjut Darussalam, Ditjen Pajak (DJP) perlu mempertimbangkan cara memajaki orang kaya secara optimal. Bila tidak diantisipasi, terdapat potensi terjadinya shifting struktur penghasilan dari orang kaya.

Terlepas dari permasalahan tersebut, ia memandang ketentuan tarif 35% atas penghasilan kena pajak di atas Rp5 miliar tersebut sesungguhnya dapat mengompensasi tidak adanya pengenaan pajak atas warisan.

Tak seperti negara-negara lain, sambungnya, Indonesia saat ini masih belum memiliki ketentuan yang mengatur tentang pengenaan pajak atas warisan.

"Ini sesuai dengan tren di dunia, mengembalikan progresivitas dan menegakkan prinsip keadilan PPh orang pribadi. Tarif 35% bisa mengompensasi pajak warisan sehingga pilihannya adalah ditingkatkan layer-nya untuk menyasar orang-orang super kaya," tuturnya.

Darussalam berharap langkah tersebut dapat memperbaiki struktur penerimaan pajak di Indonesia. Terlebih, penerimaan pajak di Indonesia masih didominasi oleh PPh badan, sedangkan di negara maju, setoran PPh orang pribadi menjadi andalan. (rig)