AMERIKA SERIKAT

Pajak Warisan Diusulkan Dihapus

Redaksi DDTCNews | Kamis, 11 Agustus 2016 | 19:02 WIB
Pajak Warisan Diusulkan Dihapus

Kentucky State Capitol

FRANKFORT, DDTCNews – Beberapa pejabat pemerintahan di Kentucky, Amerika Serikat, mengusulkan penghapusan pajak atas harta kekayaan warisan. Terkait hal ini, badan legislatif akan melakukan diskusi besok Jumat (12/8).

Direktur Eksekutif Institut Bluegrass Jim Waters mengatakan bahwa seharusnya pemerintah tidak menjadikan harta waris sebagai sumber untuk meningkatkan penerimaan negara.

“Mereka yang meninggal sudah membayar pajak selama hidupnya. Apakah begitu caranya mendanai kebutuhan pemerintah dengan mengenakan pajak kepada ahli warisnya?,” tanya Jim.

Baca Juga:
Otoritas Ini Usulkan Perubahan Aturan Pencegahan WP ke Luar Negeri

Salah satu pejabat tersebut adalah Gubernur Matt Bevin. Ia mengatakan bahwa dengan mencabut pengenaan pajak warisan, anggota keluarga dapat memberikan properti tersebut kepada anak saudaranya tanpa ada pajak yang harus dibayar oleh ahli waris.

Seperti diketahui, Kentucky adalah satu dari enam negara bagian yang mengenakan pajak warisan. Dari kebijakan itu, pemerintah berhasil mendapat $50 juta setiap tahunnya.

Mereka yang wajib membayar pajak warisan adalah keponakan, keponakan tiri, menantu, tante, paman, dan cicit. Awalnya mereka mendapat potongan $1.000, lalu dikenakan pajak antara tarif 4% sampai 16%, tergantung banyaknya harta warisan.

Hal berbeda terjadi jika anak, cucu, suami, istri, saudara, atau saudara tiri yang menerima warisan. Mereka tidak membayar pajak warisan sama sekali sejak tahun 1990-an karena adanya pembebasan.

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Selasa, 24 Desember 2024 | 21:30 WIB CORETAX SYSTEM

Simak! Keterangan Resmi DJP Soal Tahapan Praimplementasi Coretax

Selasa, 24 Desember 2024 | 19:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sempat Menolak, PDIP Kini Berbalik Dukung PPN 12 Persen

Selasa, 24 Desember 2024 | 18:00 WIB KANWIL DJP JAKARTA BARAT

Hingga November, Kanwil DJP Jakbar Kumpulkan Pajak Rp57,67 Triliun

Selasa, 24 Desember 2024 | 17:27 WIB CORETAX SYSTEM

WP Bisa Akses Aplikasi Coretax Mulai Hari Ini, Fiturnya Masih Terbatas

Selasa, 24 Desember 2024 | 17:00 WIB PMK 81/2024

Ini Aturan Terbaru Pengkreditan Pajak Masukan Sebelum Pengukuhan PKP

Selasa, 24 Desember 2024 | 16:30 WIB PROVINSI SUMATERA SELATAN

Realisasi Pajak Rokok di Sumsel Tak Capai Target, Ini Penyebabnya

Selasa, 24 Desember 2024 | 16:00 WIB CORETAX SYSTEM

Nanti Ada Coretax, Masih Perlu Ajukan Sertifikat Elektronik?

Selasa, 24 Desember 2024 | 15:00 WIB KPP PRATAMA KOSAMBI

Utang Pajak Rp632 Juta Tak Dilunasi, Mobil WP Akhirnya Disita KPP