Pajak Transaksi Elektronik 1,75 Persen Diusulkan ke DPR

ACCRA, DDTCNews – Pemerintah Ghana berencana mengajukan penerapan electronic transaction levy (e-levy) sebesar 1,75% kembali kepada parlemen pada bulan ini.

Menteri Keuangan Ken Ofori-Atta mengatakan wacana e-levy sempat mendapatkan penolakan dari masyarakat dan parlemen. Meski demikian, pemerintah mengajukan kembali wacana tersebut dengan sejumlah perubahan.

"Bulan ini [Januari 2022] kami akan kembali ke lantai Parlemen dengan e-levy dan memastikan bahwa itu akan disahkan pada akhir bulan," katatanya seperti dikutip dari Ghanaiantimes.com, Jumat (21/01/2022).

Ken Ofori-Atta menjelaskan penerapan e-levy diajukan kembali ke parlemen demi meningkatkan penerimaan negara dan mengatasi utang negara yang tinggi. Bila diterapkan, negara dapat tambahan penerimaan senilai GH¢6 miliar atau setara dengan Rp13,70 triliun.

Menurutnya, peningkatan penerimaan negara sangat penting dilakukan. Hal itu dilakukan karena tingginya angka pengangguran, ruang fiskal yang terbatas, dan dampak pandemi yang menyebabkan tingkat utang mencapai 13,4 persen pada tahun 2021.

“Saat ini, meningkatkan pendapatan sangat penting (dilakukan) karena tingkat utang saat ini yang sudah tinggi,” tuturnya dikutip dari Allafrica.

Sebagai informasi, e-levy merupakan pajak yang dikenakan pada setiap pembayaran melalui transaksi elektronik, antara lain seperti pembayaran kepada pedagang, transfer bank, hingga remitansi dari luar ke dalam negeri.

Nanti, tiap transaksi elektronik dengan nominal di US$14 atau setara dengan Rp200.000 dikenai e-levy sebesar 1,75%.

Pemerintah akan memakai penerimaan dari e-levy tersebut untuk membiayai utang, pengembangan keamanan siber, penyerapan tenaga kerja muda, pembangunan infrastruktur digital, dan belanja-belanja publik lainnya. (rizki/rig)