Pajak Tinggi bagi Konglomerat New York Diusulkan

NEW YORK, DDTCNews – Partai Demokrat tengah mendorong pemerintah untuk segera menaikkan pajak bagi orang-orang terkaya di New York, menyusul adanya pemotongan biaya kesehatan dan bidang lainnya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Federal.

Ketua Majelis Carl Heastie mengatakan amandemen UU Federal tentang perawatan kesehatan dapat mengurangi penerimaan negara hingga US$2,3 miliar atau sekitar Rp30,6 triliun. Oleh karena itu Heastie mempromosikan rencana Majelis Demokrat untuk mengenakan pajak tambahan bagi para jutawan di New York.

“Tidak hanya mengenakan pajak tambahan, tapi juga memperluas ambang batas penghasilan wajib pajak untuk dikenakan pajak yang lebih tinggi,” tuturnya, Selasa (21/3).

Kenaikan pajak ini akan diberlakukan bagi wajib pajak yang memiliki penghasilan lebih dari US$5 juta atau Rp66,6 miliar, US$10 juta atau Rp133 miliar, dan US$100 juta atau Rp1,3 triliun dalam setahun. Adapun perubahan ambang batas tersebut diproyeksi akan menaikkan penerimaan hingga US$2 miliar atau Rp26,6 triliun.

Wali Kota New York Bill de Blasio mengatakan kenaikan pajak bagi orang-orang terkaya di kota ini sangat penting untuk melindungi investasi publik dan program-program pendidikan dan kesehatan.

"Ini satu-satunya cara untuk menghindari dampak besar dari pemotongan dana pendidikan dan rumah sakit ke New York," ujarnya.

Kendati demikian, proposal yang diajukan oleh Partai Demokrat ini harus menghadapi rintangan politik yang signifikan di legislatif negara, terlebih adanya penentangan dari Partai Republik. Saat ini, anggota parlemen sedang melakukan proses negosiasi rincian anggaran negara dan berharap keputusan tersebut dapat selesai pada 1 April mendatang.

Tidak hanya itu, dukungan juga datang dari sekelompok konglomerat terkaya di New York termasuk George Soros, Steven Rockefeller dan Abigail Disney yang telah menyerukan agar negara segera memberlakukan kenaikan pajak untuk mendanai pelayanan publik.

Seperti dilansir dalam Daily Mail, anggota parlemen telah mengirim surat yang telah ditandatangani oleh 80 orang dengan penghasilan tertinggi yang mengatakan bahwa mereka dan orang lain dengan kekayaan yang sama harus membayar pajak lebih untuk meningkatkan fasilitas sekolah, jalan, jembatan dan program untuk membantu warga miskin dan para tunawisma. (Amu)