Pajak Tanah Menyalahi Konstitusi, Pemerintah Rilis Undang-Undang Baru

MADRID, DDTCNews - Pemerintah Spanyol mengubah ketentuan tentang pajak keuntungan modal (capital gains) atas transaksi dan kepemilikan properti. Ketentuan baru tersebut akan efektif berlaku mulai November 2021.

Kementerian Keuangan Spanyol menyebutkan Dewan Menteri telah menyetujui UU capital gains sektor properti yang baru. Perubahan aturan tersebut sejalan dengan instruksi Mahkamah Konstitusi agar pemerintah mereformasi kebijakan pajak capital gains sektor properti.

"Melalui perubahan ini pemerintah menjamin bahwa individu yang melakukan penjualan properti dengan kondisi rugi harus membayar pajak capital gains," sebut Kemenkeu dalam keterangan resmi, dikutip pada Kamis (11/11/2021).

Pada Oktober 2021 yang lalu, MK memutuskan kebijakan pajak capital gains sektor properti tidak konstitusional. Sebab, beban pajak berlaku umum atas transaksi jual-beli, hibah atau warisan properti. Pajak tetap harus dibayar tanpa melihat nilai ekonomi tanah naik atau tidak.

Kebijakan tersebut kemudian dianulir MK dan memerintahkan perubahan regulasi. Alhasil, kebijakan pajak atas keuntungan modal di sektor properti dirombak.

Melalui UU yang baru, pemilik properti memiliki beberapa opsi basis penghitungan pajak capital gains saat melakukan transaksi jual-beli, hibah atau mewariskan tanah dan bangunan. Beban pajak bisa dihitung berdasarkan nilai jual tanah saat transaksi terjadi.

Lalu, biaya pajak terutang berdasarkan nilai moneter tanah yang tercatat di badan pertanahan Spanyol saat melakukan pengalihan hak kepemilikan. Alternatif lain yang bisa digunakan masyarakat adalah menggunakan selisih nilai saat pembelian tanah dengan nilai saat melakukan penjualan.

"Pembayar pajak dapat memilih metode penghitungan yang dinilai paling menguntungkan," sebut Kemenkeu.

Otoritas fiskal menjelaskan perubahan kebijakan pajak capital gains tersbeut tidak hanya menjalankan amanat putusan MK. Desain baru kebijakan juga masih memberikan ruang penerimaan pajak yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

"UU ini menghasilkan pungutan pajak yang konstitusional tetapi masih memungkinkan pemerintah kota untuk mendapatkan pendapatan," tuturnya seperti dilansir spanishnewstoday.com. (rig)