MEKSIKO

Pajak Makanan Cepat Saji Diusulkan Naik, Ini Kata Presiden

Nora Galuh Candra Asmarani | Selasa, 08 September 2020 | 13:46 WIB
Pajak Makanan Cepat Saji Diusulkan Naik, Ini Kata Presiden

Ilustrasi. (DDTCNews)

MEXICO, DDTCNews—Presiden Meksiko Andres Manuel Lopez Obrador menolak proposal Partai Morena yang mengusulkan kenaikan pajak atas makanan cepat saji (junk food) dan soda.

Obrador menilai kampanye informasi kesehatan guna membantu mengurangi konsumsi masih lebih baik ketimbang kenaikan pajak. Namun, Obrador tidak menjelaskan lebih terperinci mengenai kampanye tersebut.

“Anda tidak dapat memperdagangkan kesehatan masyarakat. Pemerintah harus melakukan kampanye informasi gizi,” ujar Obrador, Rabu (2/9/2020).

Baca Juga:
PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Keputusan presiden juga sejalan dengan pernyataan Menteri Keuangan Arturo Herrera sebelumnnya. Herrera menganggap saat ini bukan waktu yang tepat untuk menaikkan pajak, terutama di tengah pandemi Corona.

Untuk diketahui, wacana kenaikan pajak junk food bergulir setelah anggota parlemen di Tabasco dan Oaxaca menyetujui larangan penjualan junk food pada anak-anak. Larangan tersebut membuat saham perusahaan junk food terpuruk.

Beberapa negara bagian Meksiko lainnya juga telah mempertimbangkan tindakan keras terhadap penjualan makanan junk food tersebut. Apalagi, terdengar kabar, penyakit seperti darah tinggi dan obesitas meningkatkan risiko tertular Covid-19.

Baca Juga:
Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

Proposal kenaikan pajak junk food yang ditolak presiden berasal dari Partai Morena dan telah mendapat dukungan dari 37 senator. Proposal itu juga mengusulkan kenaikan pajak atas soda dari 1,26 peso menjadi 5 peso per liter.

Tak hanya itu, proposal itu juga meningkatkan pajak untuk makanan berkalori tinggi dari 8% menjadi 25%. Proposal ini juga akan mengharuskan pembuktian usia untuk membeli junk food serta melarang penjualan junk food di dalam sekolah.

Senator Morena Salomon Jara menyatakan prihatin atas dampak pajak yang lebih tinggi pada orang miskin. Namun demikian, ia bersikeras perusahaan harus menawarkan alternatif yang lebih sehat.

“Mereka telah menjadi biang keladi utama masalah kesehatan anak dan remaja di negara kita. Tujuan kami bukan menaikkan pajak, tetapi berharap industri mengubah kandungan nutrisi junk food." Ujar Jara seperti dilansir Bloomberg. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:30 WIB THAILAND

Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

Selasa, 24 Desember 2024 | 19:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sempat Menolak, PDIP Kini Berbalik Dukung PPN 12 Persen

Selasa, 24 Desember 2024 | 12:50 WIB STATISTIK TARIF PAJAK

Beban Pajak Perseroan dengan Pemegang Saham Orang Pribadi di Indonesia

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA BATAM

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bagaimana Cara Peroleh Diskon 50 Persen Listrik Januari-Februari 2025?

Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan