Pajak Ekonomi Digital Diprediksi Serap Rp84 triliun

BUENOS AIRES, DDTCNews – Komisi Eropa telah mengajukan rancangan undang-undang (RUU) untuk memajaki perusahaan digital agar menyetor pajak dengan nilai yang lebih tinggi, terutama dari perusahaan besar seperti Alphabet Google, Facebook dan Amazon.

Komisaris Eropa Bidang Ekonomi dan Keuangan Pierre Moscovici mengatakan sekitar 200 perusahaan akan terjaring dengan aturan baru tersebut. Dengan memberlakukan aturan itu, dia memprediksi penerimaan tahunan akan bertambah EUR5 miliar atau setara Rp84 triliun.

“Perusahaan digital raksasa harus membayar pajak secara adil, sesuai dengan aspek keadilan wajib pajak. Saya ingin skema pemajakan omzet agar diadopsi sebelum akhir tahun sebagai solusi sementara,” ujarnya dalam G20 Meeting di Buenos Aires, Minggu (22/7).

Pungutan yang diusulkan Uni Eropa tentang omzet perusahaan akan menjadi perubahan besar dari aturan yang ada. Pasalnya pemajakan ini tergantung dimana nilai keuntungan diperoleh perusahaan.

"Perpajakan itu seharusnya berlaku di wilayah terciptanya nilai atau uang (value creation). Jika ekonomi digital menciptakan nilai atau uang di seluruh negara, maka tidak masuk akal jika perusahaan hanya melaporkan pajaknya di Amerika Serikat (AS) saja,” tuturnya yang juga merupakan Sekretaris Keuangan Austria.

Di samping itu, beberapa anggota Uni Eropa telah menyuarakan keprihatinan perusahaannya yang dapat terkena imbas oleh skema pemajak tersebut. Terlebih, mitra internasional justru berpotensi merespons dengan tindakan balas dendam.

Adapun hal ini mendapat tanggapan dari Perwakilan Dewan G20 Hubert Fuchs yang menilai salah satu tantangan besar skema pemajakan ekonomi digital tercermin pada aturan yang sebagian besar memajaki sejumlah perusahaan asal AS.

“Pemajakan ekonomi digital tampaknya menyerang AS, mengingat AS adalah pemain kunci di dunia. Maka dari itu, pemerintah AS pasti berpikir kebijakan ini merupakan serangan terhadap ekonomi digitalnya, meski bukan berarti sepenuhnya hal ini hanya untuk menyerang AS,” kata Fuchs.

Berlawanan dengan berbagai pendapat sebelumnya, Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin mengatakan dia menentang proposal oleh negara mana pun yang memajaki perusahaan digital, dengan alasan sejumlah perusahaan itu menjadi kontributor utama bagi perekonomian AS. (Amu)