Pajak Digital untuk Pelaku e-Commerce Mulai Berlaku 1 April

NEW DELHI, DDTCNews—Pemerintah India bersiap memperluas jangkauan pengenaan pajak digital atau Equalization Levy mulai 1 April 2020. Nanti, pajak digital akan dikenakan kepada pemilik e-commerce dan pemasok barang.

Wakil Presiden Global Project di Tax Foundation, Daniel Bunn mengatakan pungutan equalization levy atas perusahaan digital asing yang tidak memiliki kehadiran fisik selama ini hanya berlaku untuk layanan iklan digital.

“Kini, equalization levy juga akan berlaku kepada pendapatan dari operator e-commerce dan yang menjadi pemasok barangnya,” katanya di New Delhi, Jumat (27/3/2020).

Kebijakan equalization levy di India mulai berlaku pada 2016. Pemerintah India menetapkan tarif pungutan sebesar 6% atas pendapatan bruto layanan iklan digital, sekaligus menambah penerimaan pajak hingga US$73,3 juta pada tahun fiskal 2017-2018.

Untuk operator dan pemasok barang e-commerce, tarif pajak digital yang akan dikenakan sebesar 2% dari total pendapatan bruto. Kebijakan ini berlaku untuk perusahaan nonresiden, dan memiliki nilai penjualan minimal US$267.000 kepada konsumen di India.

“Perubahan ini pada dasarnya memperluas equalization levy dari iklan online ke hampir semua kegiatan perdagangan online yang dilakukan di India oleh pelaku usaha yang tidak memiliki kehadiran fisik dan bukan subjek pajak di India,” ujar Daniel.

Daniel menilai kebijakan equalization levy ini sangat signifikan ketimbang kebijakan pajak digital yang diterapkan beberapa negara di Eropa. Posisi India pun menjadi signifikan sebagai pemain penting dalam negosiasi perihal pajak digital.

Manuver India juga tidak berhenti dengan equalization levy. Menurut Daniel, pemerintah India juga tengah menyusun skema perpajakan dengan menerapkan significant economic presence untuk PPh badan entitas digital.

“Equalization levy menyasar kepada pajak atas barang dan jasa digital disediakan provider asing, dan standar significant economic presence akan menjadi tantangan nyata untuk meminimalkan pajak berganda,” jelas Daniel dilansir dari Tax Foundation.

Daniel juga menilai ekonomi digital mampu terus tumbuh di tengah pandemi corona saat ini, sehingga turut menjadi daya tarik bagi pemerintah menerapkan pajak khusus untuk korporasi digital demi menambah kapasitas fiskal negara. (rig)