Pajak di Ibu Kota Nusantara Harus Direviu Menteri dan Disetujui DPR

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 17/2022 memberikan kewenangan kepada Otorita Ibu Kota Nusantara untuk memungut 13 jenis pajak khusus Ibu Kota Negara (IKN).

Untuk mengenakan pajak khusus tersebut, Kepala Otorita IKN perlu menyampaikan Rancangan Peraturan Otorita IKN kepada menteri keuangan sekaligus menteri dalam negeri terlebih dahulu untuk direviu.

"Rancangan Peraturan Otorita yang telah direviu ... disampaikan oleh Kepala Otorita IKN kepada DPR RI untuk mendapatkan persetujuan," bunyi Pasal 57 ayat (2) PP 17/2022, dikutip Kamis (5/5/2022).

Apabila rancangan peraturan tentang pajak khusus tersebut disetujui, kepala otorita IKN menetapkan peraturan tentang pajak khusus tersebut untuk mendukung pengenaan pajak. Setidaknya terdapat 13 jenis pajak khusus untuk Ibu Kota Nusantara.

Lebih lanjut, pajak khusus IKN yang diatur pada PP 17/2022 tersebut dapat tidak dipungut Otorita IKN apabila potensinya dinilai kurang memadai atau jika otorita memutuskan untuk tidak memungut pajak yang dimaksud.

Potensi pajak kurang memadai dan tak perlu dipungut apabila nilai potensi penerimaan ternyata tak sebanding dengan biaya operasional yang diperlukan untuk memungut pajak tersebut.

Untuk diketahui, pajak khusus IKN yang ditetapkan pada PP 17/2022 adalah pajak-pajak yang sudah banyak diterapkan di daerah dan ditetapkan pada UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).

Pajak-pajak khusus IKN antara lain pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak alat berat, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok, pajak reklame.

Kemudian, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan., bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak barang dan jasa tertentu, pajak air tanah, pajak mineral bukan logam dan batuan, serta pajak sarang burung walet. (rig)