Pacu Setoran Pajak Penghasilan, Netflix Mulai Diincar Otoritas Pajak

HANOI, DDTCNews – Departemen Perpajakan mengincar pungutan pajak dari penghasilan Netflix yang berasal dari Vietnam setelah pengenaan PPN atas produk digital mulai berlaku sejak Juni 2020.

Direktur Pemeriksaan Departemen Perpajakan Umum Vu Manh Cuong mengatakan perusahaan asal Netflix saat ini memiliki sekitar 300.000 pelanggan di Vietnam dan menarik biaya langganan sekitar VND180.000—VND260.000 atau Rp113.000—Rp164.000.

Meski begitu, Netflix belum pernah membayar pajak penghasilan apa pun di Vietnam. "Netflix telah bekerja sama dengan Kementerian Keuangan dan Departemen Perpajakan untuk mendirikan kantor perwakilan dan melaporkan pajak di Vietnam," katanya, Rabu (21/10/2020).

Dalam beberapa tahun terakhir, lanjut Cuong, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengumpulkan pajak dari raksasa digital seperti Facebook, Google, dan Netflix. Namun, rencana itu belum terlaksana karena tidak memiliki payung hukum.

Tahun ini, pemerintah dan DPR mengesahkan UU Keamanan Siber Negara yang mewajibkan bisnis asing yang memperoleh keuntungan dari aktivitas online di Vietnam untuk menyimpan datanya di dalam negeri, dan menyerahkan data keuntungannya ke otoritas pajak.

Dari undang-undang tersebut, Departemen Perpajakan dapat meminta Netflix menyerahkan data pendapatannya dalam empat tahun terakhir, sejak perusahaan itu masuk ke Vietnam pada 2016. Namun, Netflix masih belum merespons.

Cuong meyakini potensi setoran pajak dari aktivitas online sangat besar. Merujuk data 45 bank, ada lebih dari 18.300 organisasi dan individu di Hanoi yang menghasilkan keuntungan VND1,46 triliun dari penjualan online melalui Google, Facebook, dan Youtube.

"Otoritas pajak sejauh ini telah mengumpulkan hampir VND14 miliar (Rp8,8 miliar) dari mereka," ujarnya seperti dilansir vnexpress.net.

Hingga Agustus 2020, otoritas pajak telah mengumpulkan lebih dari VND93 miliar dari organisasi dan individu yang menghasilkan pendapatan total lebih dari VND5 triliun atau setara dengan Rp3,16 triliun dari layanan pemesanan online seperti Booking, Agoda, dan Airbnb. (rig)