Pacu Industri, Kemenperin Usulkan Bea Masuk DTP Kembali Diberikan

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Perindustrian mengusulkan fasilitas bea masuk ditanggung pemerintah (DTP) kembali diberikan untuk pelaku usaha.

Direktur Ketahanan dan Iklim Usaha Industri Kemenperin Binoni Tio A. Napitupulu mengatakan fasilitas bea masuk DTP sangat. Menurutnya, bea masuk DTP telah beberapa kali diberikan serta terbukti efektif meningkatkan kegiatan industri dan setoran pajak.

"Pimpinan kami sangat berharap sebenarnya ini tetap dikeluarkan dan sudah ada surat kepada Ibu menteri keuangan juga untuk dipikirkan tentang bea masuk DTP," katanya, dikutip pada Senin (23/9/2024).

Binoni menuturkan fasilitas bea masuk DTP sempat diberikan untuk mendukung beberapa sektor industri tertentu. Misal, pada 2008, bea masuk DTP diberikan untuk meningkatkan daya saing industri pembuatan komponen pembangkit listrik berdasarkan PMK 154/2008.

Selain itu, bea masuk DTP juga pernah diberikan untuk industri sorbitol (2009), kemasan plastic, tinta khusus (toner), dan karpet.

Dia menjelaskan fasilitas bea masuk DTP juga diberikan sebagai respons atas pandemi Covid-19 yang turut menekan sektor industri. Namun, fasilitas bea masuk DTP untuk beberapa sektor industri ini disetop pada 2021.

Binoni menyebut beberapa sektor industri masih membutuhkan fasilitas fiskal seperti bea masuk DTP. Dia menambahkan Kemenperin juga telah melaksanakan kajian cost benefit atas fasilitas tersebut. Hasilnya, setiap Rp1 bea masuk DTP bakal memberikan kontribusi pajak lebih dari Rp1.

"Jadi sebenarnya memberikan manfaat yang lebih, tetapi memang ada kendala dan belum selesai [pembahasannya]. Belum ada tindak lanjut. Ini bukan hilang, [karena] kami akan terus perjuangkan," ujarnya.

PMK 248/2014 s.t.d.d PMK 14/2018 mendefinisikan bea masuk DTP sebagai fasilitas bea masuk terutang yang dibayar oleh pemerintah dengan alokasi dana yang telah ditetapkan dalam APBN dan/atau APBN-Perubahan.

Bea masuk DTP dapat diberikan kepada industri sektor tertentu. Pemberian fasilitas ini berdasarkan 4 kriteria penilaian. Pertama, memenuhi penyediaan barang dan/atau jasa untuk kepentingan umum, dikonsumsi oleh masyarakat luas, dan/atau melindungi kepentingan konsumen.

Kedua, meningkatkan daya saing. Ketiga, meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Keempat, meningkatkan pendapatan negara. (rig)