JEPANG

Pacu Ekonomi, Rencana Kenaikan Pajak Penjualan Dilanjutkan

Redaksi DDTCNews | Senin, 23 Oktober 2017 | 14:26 WIB
Pacu Ekonomi, Rencana Kenaikan Pajak Penjualan Dilanjutkan

TOKYO, DDTCNews – Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe mengatakan bahwa pemerintah Jepang akan terus melanjutkan kenaikan pajak penjualan yang dijadwalkan tahun 2019 kecuali jika ekonomi Jepang ingin mengalami kerugian yang serupa dengan keruntuhan Lehman Brothers tahun 2008.

Abe menegaskan keputusan melanjutkan kenaikan pajak penjualan ini lantaran pemerintahannya telah dua kali menunda kenaikan pajak penjualan menjadi 10% setelah kenaikan sebelumnya menjadi 8% yang menyebabkan Jepang mengalami resesi.

“Kami ingin melanjutkan reformasi fiskal dengan memacu pertumbuhan ekonomi dan investasi. Pemerintahan Kami akan terus fokus pada pertumbuhan ekonomi daripada penghematan fiskal,” tuturnya, Minggu (22/10).

Baca Juga:
Pemungutan Pajak di Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang

Sebelumnya, keputusan melakukan penundaan kenaikan pajak penjualan disebabkan oleh semakin melemahnya ekonomi jepang dalam beberapa tahun terakhir.

Abe juga mendukung rencana pemerintah yang akan menggunakan hasil pendapatan dari kenaikan pajak penjualan tersebut untuk pendidikan anak-anak. Menurutnya, Investasi pada anak-anak akan membawa pada pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat.

“Untuk membayar kembali utang publik di Jepang dengan jumlah yang tinggi, Pemerintah memerlukan pertumbuhan ekonomi,” katanya di kutip dari straitstimes.com.

Sementara itu, analis mengatakan kenaikan pajak penjualan sangat penting untuk mengendalikan utang publik Jepang yang besar, yang jumlahnya dua kali lebih besar dari perekonomiannya dan merupakan yang terbesar di antara negara-negara industri besar lainnya.

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN