FILIPINA

Otoritas Zona Ekonomi Bakal Serahkan Masukan Soal Reformasi Pajak

Redaksi DDTCNews | Selasa, 22 Oktober 2019 | 11:04 WIB
Otoritas Zona Ekonomi Bakal Serahkan Masukan Soal Reformasi Pajak

Ilustrasi.

MANILA, DDTCNews – Otoritas zona ekonomi (Philippine Economic Zone Authority/PEZA) akan menyerahkan tahap kedua reformasi pajak kepada parlemen dan kabinet untuk menjaga investor asing.

PEZA akan mengusulkan kenaikan tarif pajak untuk pendapatan kotor (gross income earned/GIE) dari 5% menjadi 7%. Selain itu, otoritas juga akan mengusulkan masa libur pajak (tax holiday) yang lebih lama dari ketentuan saat ini.

“Kami harus sangat berhati-hati dalam mengeluarkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Comprehensive Income Tax and Incentive Rationalization Act (CITIRA) karena memiliki banyak implikasi,” ujar Dirjen PEZA Charito Plaza, Senin (21/10/2019).

Baca Juga:
Dorong Transaksi Saham, Senat Filipina Setujui Penurunan Tarif Pajak

Berdasarkan pada pengamatan strategi China dan Vietnam, Plaza mengatakan Filipina harus mempertimbangkan menawarkan subsidi untuk memikat perusahaan. Dia memberi contoh China yang menawarkan tanah bebas sewa hingga 20 tahun.

RUU CITIRA berupaya menurunkan tarif pajak penghasilan perusahaan dan memperbarui paket insentif. Hal ini akan mengikuti tahap reformasi pertama, yang menurunkan tarif pajak penghasilan pribadi dan menaikkan bea atas bahan bakar, mobil, dan minuman manis.

“Kami juga harus berhati-hati karena mungkin [berisiko] menghancurkan minat investor. Kami mungkin menghancurkan citra internasional kami. Di sisi lain investor kami berkata, mengapa Anda mengubah aturan di tengah permainan?” papar Plaza.

Baca Juga:
Bebaskan BPHTB untuk MBR, Pemkot Sebut Dampaknya Tak Signifikan ke PAD

PEZA, sambung Plaza, mendukung tahap kedua reformasi pajak sejak awal. Dia mengatakan masukan lembaga akan diserahkan ke Senat, Departemen Keuangan, serta Departemen Perdagangan dan Industri.

Seperti dilansir news.abs-cbn.com, Plaza mengatakan Filipina memiliki tarif pajak penghasilan badan tertinggi dan jangka waktu tax holiday terpendek. Hal tersebut mengakibatkan pencari lokasi PEZA mengandalkan rezim insentif saat ini.

“Dengan jutaan hektar lahan kosong, Filipina seharusnya mampu menawarkan lahan kosong seperti yang ditawarkan China kepada investor,”imbuhnya. (MG-anp/kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 28 Januari 2025 | 13:00 WIB KOTA DENPASAR

Bebaskan BPHTB untuk MBR, Pemkot Sebut Dampaknya Tak Signifikan ke PAD

Sabtu, 25 Januari 2025 | 14:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sebanyak 41.150 Unit Rumah Nikmati Insentif PPN DTP pada 2024

Sabtu, 25 Januari 2025 | 12:30 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Coretax Nyambung dengan Data Perbankan, DJP Rilis Imbauan Soal SPT

BERITA PILIHAN
Kamis, 30 Januari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan Pembebasan PBB-P2 bagi Pensiunan PNS di DKI Jakarta

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 16:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Dedi Mulyadi Ingin Pakai 100% Pajak Kendaraan untuk Pembangunan Jalan

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:11 WIB KONSULTASI CORETAX

Istri Pilih ‘Hanya Registrasi’ di Coretax, Perlu Lapor SPT Sendiri?

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Ada Fasilitas KITE, Menko Airlangga Ingin Daya Saing UMKM Meningkat

Kamis, 30 Januari 2025 | 14:30 WIB PERATURAN PAJAK

Ketentuan Terbaru Soal Penghapusan Piutang Pajak, Dowload di Sini!

Kamis, 30 Januari 2025 | 13:55 WIB PENG-1/PJ/2025

DJP Perbarui Daftar Negara Tujuan Pertukaran Data Keuangan Otomatis

Kamis, 30 Januari 2025 | 13:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Harap Makan Bergizi Gratis Beri Dampak Besar ke Ekonomi