Otoritas Ini Tolak Usulan Hapus Pajak BBM dari Asosiasi Pengusaha

HANOI, DDTCNews - Kementerian Keuangan Vietnam menolak wacana penghapusan pajak konsumsi khusus atas bahan bakar minyak (BBM) yang diusulkan oleh asosiasi pengusaha.

Juru bicara Kementerian Keuangan menyatakan pengenaan pajak khusus konsumsi untuk BBM merupakan hal yang wajar di dunia. Selain itu, tarif pajak BBM di Vietnam juga relatif lebih kecil dibandingkan dengan negara lain.

"Pajak konsumsi khusus Vietnam saat ini dapat dianggap menengah ke bawah, terutama dibandingkan dengan negara tetangga seperti Laos dan Kamboja," katanya, dikutip pada Kamis (13/10/2022).

Kementerian Keuangan menyebut pengenaan pajak konsumsi khusus pada BBM tetap harus berjalan sebagaimana mestinya. Meski dunia sedang menghadapi tekanan kenaikan harga BBM, mayoritas negara sejauh ini masih mengenakan pajak atas produk tersebut.

Dalam catatan Kementerian Keuangan, Prancis mengenakan pajak BBM senilai 0,6829 euro Prancis per liter, sedangkan Jerman 0,3545 euro per liter, dan Italia 0,4784 euro per liter.

Sementara itu, Korea Selatan, Australia, Singapura, China, Laos, dan Kamboja juga mempertahankan pajak BBM mulai dari yang sebesar 15% hingga 16%.

Di Vietnam, tarif pajak konsumsi khusus bensin sebesar 10%. Khusus untuk BBM yang mengandung etanol 5% atau E5 dikenakan pajak 8%, dan E10 sebesar 7%.

Meski demikian, Kemenkeu menegaskan bahwa pemerintah mendukung langkah-langkah lain untuk menurunkan harga bahan BBM, termasuk pengurangan 50% pajak konsumsi khusus untuk BBM serta pengurangan PPN 50% untuk solar dan minyak tanah.

"Soal seberapa besar pengurangan pajak konsumsi khusus untuk BBM ini harus diputuskan Komite Tetap Majelis Nasional," ujar juru bicara tersebut seperti dilansir sggpnews.org.vn.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Vietnam sebelumnya mengusulkan adanya penghapusan pajak khusus atas BBM. Menurut Kadin, usulan tersebut akan mengurangi beban masyarakat di tengah kenaikan harga berbagai komoditas. (rig)