Otoritas Fiskal Desak Pencabutan Kerahasiaan Bank

MANILA, DDTCNews – Departemen Keuangan (Department of Finance/DoF) Filipina mendesak Kongres untuk melonggarkan undang-undang kerahasiaan bank. Hal tersebut diperlukan agar Bureau of Internal Revenue (BIR) dapat mengungkap dan mengatasi penghindaran pajak.

Sekretaris Departemen Keuangan Carlos G. Dominguez mengatakan BIR tidak akan menggunakan kekuasaannya atas catatan bank untuk angin lalu dan rasa ingin tahu. Namun ini dilakukan untuk menggali orang-orang yang terlibat dalam penggelapan pajak dan pencucian uang.

“Ini benar-benar diperlukan untuk administrasi pajak yang tepat dan kami bertekad untuk melihat ini [kerahasiaan] berlalu,” ujarnya, Senin (14/10/2019).

Dia mengatakan secara global, Filipina dan Lebanon adalah satu-satunya negara yang masih menerapkan undang-undang kerahasiaan bank yang sangat ketat.

Dominguez berpendapat undang-undang kerahasiaan bank saat ini melarang BIR untuk melihat catatan bank orang-orang yang diduga atau telah melakukan penggelapan pajak dan kejahatan lainnya seperti pencucian uang.

“Bisakah kamu bayangkan? [Wakil Komisaris BIR] Arnel Guballa, dia bisa tahu bahwa ada orang yang menipu pajak. Satu-satunya cara adalah dengan melihat rekening bank orang itu. Namun, dia tidak bisa melakukannya,” kata Dominguez.

Dia menegaskan tidak meminta agar bisa melihat rekening orang hanya sebatas rasa ingin tahu. Namun, mereka akan melihat rekening orang yang dicurigai kuat melakukan kejahatan seperti penggelapan pajak dan pencucian uang.

Usulan pencabutan undang-undang kerahasiaan bank, sambung dia, akan memungkinkan BIR untuk menyelidiki WP yang melakukan penghindaran pajak. Tidak hanya itu, pihaknya ingin agar langkah yang dia usulkan ini dapat disahkan dalam Kongres ke-18.

Selain itu, Wakil Menteri Keuangan Antonette Tionko mengatakan pencabutan undang-undang kerahasiaan bank serta pertukaran informasi otomatis yang diusulkan akan membuat Filipina mematuhi standar internasional tentang transparansi.

“Itu sesuai dengan kewajiban internasional kami. Itu sebabnya kita perlu mencabut kerahasiaan bank,” ujarnya.

Sebelumnya, DoF mengatakan bersama dengan Bangko Sentral Pilipinas (BSP) akan mendorong legislator untuk melonggarkan undang-undang kerahasiaan bank. Hal ini dilakukan sebagai implementasi efektif dari program amnesti yang diusulkan.

Program amnesti pajak umum yang diusulkan adalah bagian dari Paket 1B dari Program Reformasi Pajak Komprehensif (Comprehensive Tax Reform Program/CTRP) Duterte.

Seperti dilansir philstar.com, Duterte mengatakan amnesti pajak umum tanpa mencabut kerahasian bank hanya akan menyebabkan kerugian pendapatan bagi pemerintah dan mendorong penggelapan pajak. (MG-anp/kaw)