VIETNAM

Optimalkan Penagihan, Otoritas Ini Cegah 21.366 WP ke Luar Negeri

Dian Kurniati | Sabtu, 12 Oktober 2024 | 16:27 WIB
Optimalkan Penagihan, Otoritas Ini Cegah 21.366 WP ke Luar Negeri

Ilustrasi.

HANOI, DDTCNews - Otoritas pajak Vietnam melaporkan telah melaksanakan puluhan ribu pencegahan untuk mengoptimalkan penagihan piutang pajak.

Otoritas tercatat ada 21.366 wajib pajak yang dicegah ke luar negeri sepanjang Januari hingga September 2024. Langkah ini dinilai efektif meningkatkan penerimaan pajak pada tahun ini.

"Hingga September 2024, penerimaan pajak telah terkumpul VND56.092 triliun [sekitar Rp35,4 triliun] atau tumbuh 30% dibandingkan dengan periode yang sama pada 2023," bunyi laporan otoritas pajak, dikutip pada Kamis (10/10/2024).

Baca Juga:
Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

Apabila diperinci, penerimaan pajak ini berasal dari penagihan rutin senilai VND52.408 triliun dan tindakan penegakan hukum VND3.684 triliun.

Otoritas menjelaskan upaya penagihan pajak melalui tindakan pencegahan ke luar negeri telah gencar dilaksanakan sejak tahun lalu. Sejak awal 2023 hingga September 2024, otoritas telah menetapkan pencegahan ke luar negeri terhadap 23.747 wajib pajak, dengan total piutang senilai VND50.665 triliun.

Adapun piutang yang berhasil diselesaikan hingga September baru senilai VND1.844 triliun dari 2.873 wajib pajak.

Baca Juga:
Kantor Pajak Minta WP Tenang Kalau Didatangi Petugas, Ini Alasannya

Baru-baru ini, otoritas pajak telah menerbitkan surat edaran kepada unit vertikal di provinsi mengenai pengelolaan dan penagihan piutang pajak. Melalui edaran tersebut, dirjen pajak menginstruksikan pemberian surat teguran kepada wajib pajak yang menunggak lebih dari 30 hari melalui akun e-Tax.

Pada piutang pajak yang sudah lebih dari 60 hari, pegawai pajak diminta rutin mengingatkan wajib pajak tentang kewajibannya. Apabila piutang pajak sudah melebihi 90 hari, otoritas bakal melaksanakan tindakan penegakan hukum serta mengungkapkan informasi tersebut kepada publik.

Dilansir vietnamnet.vn, setiap keputusan mengenai penagihan piutang pajak dari unit vertikal harus diterbitkan melalui sistem manajemen pajak (tax management system/TMS) terpusat guna memastikan integrasi data dan automasi prosedur. Penetapan pencegahan ke luar negeri juga harus dilaksanakan melalui TMS. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 25 Desember 2024 | 09:30 WIB THAILAND

Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

Rabu, 25 Desember 2024 | 08:30 WIB KPP PRATAMA BADUNG SELATAN

Kantor Pajak Minta WP Tenang Kalau Didatangi Petugas, Ini Alasannya

Selasa, 24 Desember 2024 | 18:00 WIB KANWIL DJP JAKARTA BARAT

Hingga November, Kanwil DJP Jakbar Kumpulkan Pajak Rp57,67 Triliun

Selasa, 24 Desember 2024 | 17:13 WIB KANWIL DJP JAKARTA KHUSUS

Jelang Tutup Tahun, Realisasi Pajak Kanwil Khusus Capai 95% Target

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra