VIETNAM

Optimalkan Penagihan, Otoritas Ini Cegah 21.366 WP ke Luar Negeri

Dian Kurniati | Sabtu, 12 Oktober 2024 | 16:27 WIB
Optimalkan Penagihan, Otoritas Ini Cegah 21.366 WP ke Luar Negeri

Ilustrasi.

HANOI, DDTCNews - Otoritas pajak Vietnam melaporkan telah melaksanakan puluhan ribu pencegahan untuk mengoptimalkan penagihan piutang pajak.

Otoritas tercatat ada 21.366 wajib pajak yang dicegah ke luar negeri sepanjang Januari hingga September 2024. Langkah ini dinilai efektif meningkatkan penerimaan pajak pada tahun ini.

"Hingga September 2024, penerimaan pajak telah terkumpul VND56.092 triliun [sekitar Rp35,4 triliun] atau tumbuh 30% dibandingkan dengan periode yang sama pada 2023," bunyi laporan otoritas pajak, dikutip pada Kamis (10/10/2024).

Baca Juga:
Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Apabila diperinci, penerimaan pajak ini berasal dari penagihan rutin senilai VND52.408 triliun dan tindakan penegakan hukum VND3.684 triliun.

Otoritas menjelaskan upaya penagihan pajak melalui tindakan pencegahan ke luar negeri telah gencar dilaksanakan sejak tahun lalu. Sejak awal 2023 hingga September 2024, otoritas telah menetapkan pencegahan ke luar negeri terhadap 23.747 wajib pajak, dengan total piutang senilai VND50.665 triliun.

Adapun piutang yang berhasil diselesaikan hingga September baru senilai VND1.844 triliun dari 2.873 wajib pajak.

Baca Juga:
Pemeriksa dan Juru Sita Pajak Perlu Punya Keterampilan Sosial, Kenapa?

Baru-baru ini, otoritas pajak telah menerbitkan surat edaran kepada unit vertikal di provinsi mengenai pengelolaan dan penagihan piutang pajak. Melalui edaran tersebut, dirjen pajak menginstruksikan pemberian surat teguran kepada wajib pajak yang menunggak lebih dari 30 hari melalui akun e-Tax.

Pada piutang pajak yang sudah lebih dari 60 hari, pegawai pajak diminta rutin mengingatkan wajib pajak tentang kewajibannya. Apabila piutang pajak sudah melebihi 90 hari, otoritas bakal melaksanakan tindakan penegakan hukum serta mengungkapkan informasi tersebut kepada publik.

Dilansir vietnamnet.vn, setiap keputusan mengenai penagihan piutang pajak dari unit vertikal harus diterbitkan melalui sistem manajemen pajak (tax management system/TMS) terpusat guna memastikan integrasi data dan automasi prosedur. Penetapan pencegahan ke luar negeri juga harus dilaksanakan melalui TMS. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Senin, 21 Oktober 2024 | 18:33 WIB PENDAPATAN NEGARA

Kejar Pendapatan, DPR Imbau Pemerintah Optimalkan Sektor Perkebunan

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:45 WIB LITERATUR PAJAK

Perkaya Pengetahuan Pajak, Baca 11 e-Books Ini di Perpajakan DDTC

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:45 WIB PERPRES 139/2024

Kemenkeu Era Prabowo Tak Lagi Masuk di Bawah Koordinasi Menko Ekonomi

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:05 WIB KABINET MERAH PUTIH

Prabowo Kembali Lantik Pejabat Negara, Ada Raffi Ahmad dan Gus Miftah

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS LOGISTIK

Kinerja Dwelling Time dalam 1 Dekade Terakhir