Optimalisasi Pajak Pusat dan Daerah, DJP Kerja Sama dengan 86 Pemda

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP), Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK), dan 86 pemerintah daerah (pemda) menandatangani perjanjian kerja sama optimalisasi pemungutan pajak pusat dan pajak daerah.

Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan kerja optimalisasi penerimaan pajak oleh pusat dan daerah diperlukan untuk mendukung peningkatan pembiayaan pembangunan nasional sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing.

"APBN dan APBD tujuannya sama. APBN untuk membiayai pembangunan nasional dan APBD membiayai pembangunan daerah. Pembangunan daerah jika dikumpulkan jadi pembangunan nasional juga," katanya, Kamis (15/9/2022).

Melalui perjanjian tersebut, lanjut Suryo, DJP dan otoritas pajak daerah akan melakukan pertukaran informasi dan data wajib pajak. Tak hanya itu, DJP juga membuka peluang adanya kolaborasi dalam hal peningkatan kapasitas.

"Kami sangat terbuka. Apalagi tugas dan fungsi kita hampir sama. Kalau ada dari daerah ingin atau mengharapkan kolaborasi peningkatan kapasitas, kami sangat terbuka," ujarnya.

Suryo menjelaskan kerja sama yang dijalin DJP, DJPK, dan pemerintah daerah ini sudah dilakukan sejak 2019. Menurutnya, kerja sama ini telah menghasilkan tambahan penerimaan dan peningkatan kinerja pengawasan.

Dia menyebut setidaknya sudah ada 6.745 wajib pajak yang telah dilakukan pengawasan bersama. Ke depan, ia menilai DJP dan pemda perlu terus melanjutkan kerja sama guna mengonversikan potensi pajak menjadi penerimaan bagi kedua instansi.

"Jadi minimal 1 orang dilihat berdua akan menutup celah sesuatu yang tidak terlihat," tuturnya.

Suryo menambahkan kerja sama ini juga dapat dilakukan, baik melalui pengawasan hingga penegakan hukum secara bersama-sama. Dia meyakini kerja sama antarinstansi ini akan memberikan hasil yang lebih baik.

"Ini saatnya kita bersama bergandengan tangan untuk kemaslahatan yang lebih baik lagi," katanya. (rig)