Omzet Tembus Rp4,8 Miliar, Produsen Air Mineral Ini Didatangi Fiskus

CURUP, DDTCNews – Tim pemeriksa Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Curup mengadakan verifikasi lapangan dengan mengunjungi lokasi usaha wajib pajak Badan bernama PT Surya Tirta Mandiri di Desa Babakan Bogor, Kabupaten Kepahiang pada 14 Februari 2023.

KPP Pratama Curup menyatakan kegiatan verifikasi lapangan tersebut diselenggarakan untuk menindaklanjuti permohonan pengukuhan pengusaha kena pajak (PKP) dan permintaan aktivasi akun PKP oleh wajib pajak bersangkutan.

“Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk memastikan tempat lokasi usaha wajib pajak sesuai dengan data yang ada di sistem pajak dengan lokasi sebenarnya,” katanya seperti dikutip dari situs web DJP, Selasa (21/3/2023).

Dalam kegiatan tersebut, KPP menugaskan M. Ichwan Setiawan dan M. Yogie Paskilindra sebagai petugas verifikasi lapangan. Adapun PT Surya Tirta Mandiri merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi air mineral siap konsumsi dengan merek Hanun.

Sementara itu, Manajer Operasional PT Surya Tirta Mandiri Reki memberikan sejumlah informasi kepada petugas verifikasi, mulai dari alasan wajib pajak mengajukan permohonan PKP, peredaran bruto, kegiatan operasi usaha, dan informasi lain sebagainya.

“Kami mengajukan permohonan pengukuhan PKP dan permintaan aktivasi akun PKP karena omzet PT Surya Tirta Mandiri sudah lebih dari Rp4,8 miliar setahun sehingga wajib dikukuhkan sebagai PKP,” tuturnya.

Selanjutnya, petugas verifikasi diajak berkeliling pabrik untuk melihat alur dan proses produksi air mineral. Mulai dari mata air sampai dengan menjadi air minum siap konsumsi.

Merujuk pada SE-05/PJ/2022, kunjungan (visit) adalah kegiatan yang dilakukan oleh pegawai DJP yang ditugaskan untuk mendatangi tempat tinggal, tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas wajib pajak, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu dan memiliki kaitan dengan wajib pajak.

Terdapat beberapa tujuan dilakukannya kunjungan oleh petugas pajak ke alamat wajib pajak. Pertama, melaksanakan penelitian atas pemenuhan kewajiban formal terkait layanan dan/atau fasilitas perpajakan yang diterima atau dimiliki oleh wajib pajak.

Kedua, melaksanakan pembinaan berupa bimbingan, imbauan, penyuluhan, dan/atau pemberian konsultasi kepada wajib pajak. Ketiga, melaksanakan kegiatan penelitian kepatuhan material. Keempat, melaksanakan kegiatan P2DK.

Kelima, melaksanakan validasi terkait dengan kesesuaian antara data dan/atau status wajib pajak menurut administrasi DJP dengan kondisi sebenarnya. Keenam, melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh kepala KPP. (rig)